Pantau - Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti menyatakan narasi yang memisahkan program Makan Bergizi Gratis dari pendidikan anak merupakan narasi keliru karena mengadu dua kepentingan yang berada pada satu garis yang sama.
Ia menilai narasi tersebut seolah-olah memaksa bangsa memilih antara kenyang dan cerdas, antara tubuh dan pikiran, padahal pendidikan dapat runtuh jika anak belajar dalam kondisi lapar.
Ia menyatakan, "Kesalahan berpikir yang terus direproduksi adalah menyamakan 'bagian dari anggaran pendidikan' dengan 'pengambilan dari kebutuhan dasar pendidikan'. Ini bukan sekadar kekeliruan teknis, melainkan cara baca yang sengaja disederhanakan,".
Ia menilai kegaduhan mengenai anggaran pendidikan dan program makan bergizi menggiring narasi angka ratusan triliun rupiah ke ruang publik seolah-olah terjadi perampasan hak, penggerusan kebutuhan dasar, dan pengkhianatan terhadap masa depan pendidikan.
Ia menyatakan persoalan tersebut tidak sesederhana yang digambarkan karena anggaran negara bekerja dengan struktur dan klasifikasi yang jelas.
Ia menyatakan, "Anggaran negara bukan pamflet politik. Ia bekerja dengan struktur, klasifikasi, dan logika yang sering kali tidak ramah bagi emosi,".
Anggaran Pendidikan dan Mandat Konstitusi
Azis menjelaskan dalam kerangka anggaran pendidikan, negara tidak hanya membiayai ruang kelas, buku, atau gaji guru, tetapi juga seluruh prasyarat agar anak dapat belajar sebagai manusia utuh.
Ia menyatakan, "Di titik inilah program makan bergizi ditempatkan; bukan sebagai pengganti, apalagi pemotong, melainkan sebagai penopang,".
Ia menjelaskan kebijakan efisiensi negara bukan memangkas hak yang efektif dan menyentuh masyarakat, melainkan mengoreksi belanja yang tidak optimal dari berbagai pos dan mengarahkannya ke program yang berdampak langsung.
Ia menyampaikan ketika APBN meningkat, mandat konstitusional alokasi pendidikan sebesar 20 persen otomatis ikut meningkat.
Ia menambahkan ketika kebutuhan program makan bergizi bertambah karena penerima manfaat meningkat, anggarannya dialokasikan dalam kerangka pendidikan.
Ia menyatakan, "Pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan siapa yang dikorbankan, melainkan apakah kebutuhan dasar lain tetap terjaga,".
- Penulis :
- Aditya Yohan
