Kemendikdasmen Perkuat Validasi Dapodik Setelah Temukan Data Sekolah Tidak Sesuai Kondisi Riil

Pantau - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan komitmennya untuk memperkuat proses verifikasi dan validasi Data Pokok Pendidikan atau Dapodik setelah ditemukan ketidaksesuaian antara data yang diinput sekolah dengan kondisi nyata di satuan pendidikan.

Penguatan tersebut dilakukan guna meningkatkan akurasi serta kesesuaian data yang diunggah ke dalam sistem dengan fakta di lapangan.

Temuan Ketidaksesuaian Data

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menyampaikan bahwa terdapat sejumlah sekolah yang tidak mengunggah data sesuai kondisi riil dalam kegiatan Dialog Kebijakan Kemendikdasmen di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pada Senin.

"Di sana-sini di Dapodik itu memang ada data-data yang tidak pas sesuai kondisi. Jadi, karena sekolah-sekolah itu takut akreditasinya tidak bagus." ungkapnya.

Ia menjelaskan ketidaksesuaian tersebut terjadi karena kekhawatiran pihak sekolah bahwa kondisi sarana dan prasarana yang kurang baik dapat berdampak pada penilaian akreditasi.

Akibatnya, tidak sedikit sekolah yang sebenarnya memiliki ruang kelas dalam kondisi rusak, namun dilaporkan dalam sistem Dapodik sebagai kondisi baik.

Validasi Ulang dan Program Revitalisasi

Merespons temuan itu, Kemendikdasmen saat ini tengah melakukan pembaruan informasi dan data dalam sistem Dapodik agar selaras dengan kondisi faktual di lapangan.

Selain pembaruan data, Kemendikdasmen mewajibkan sekolah melakukan validasi ulang terkait kondisi bangunan masing-masing satuan pendidikan, terutama bagi sekolah yang memerlukan dukungan melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan.

"Jadi kami ini sedang melakukan sekaligus dengan program revitalisasi ini, melakukan validasi kembali satuan-satuan pendidikan yang kondisinya memang perlu mendapatkan perhatian pemerintah." tegasnya.

Program revitalisasi satuan pendidikan pada tahun ini ditargetkan menyasar sekitar 71 ribu sekolah di seluruh Indonesia dengan prioritas bagi sekolah terdampak bencana alam serta yang berada di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T.

"Kami memperhatikan betul (wilayah 3T), di samping juga sekolah-sekolah yang kondisinya memang rusak berat." ujarnya.

Sementara itu, bagi sekolah yang hanya membutuhkan rehabilitasi ringan atau perbaikan kecil, Kemendikdasmen meminta agar dana bantuan operasional sekolah atau BOS dimanfaatkan untuk memperbaiki sarana dan prasarana.