Pantau Flash
No market data
HOME  ⁄  Nasional

Pemerintah Targetkan Pembangunan Pusat Pemerintahan Papua Pegunungan di Wamena Rampung 2028

Oleh Gerry Eka
SHARE   :

Pemerintah Targetkan Pembangunan Pusat Pemerintahan Papua Pegunungan di Wamena Rampung 2028
Foto: (Sumber: Wakil Menteri Pekerjaan Umum RI Diana Kusumastuti dan Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribka Haluk didampingi Gubernur Papua Pegunungan John Tabo meninjau lokasi pembangunan KIPP Papua Pegunungan di Gunung Susu, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan untuk percepatan pembangunan kantor gubernur, MRP dan DPR Papua Pegunungan.ANTARA/HO-Dok Kodim 1702 Jayawijaya.)

Pantau - Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, selesai pada tahun 2028.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo meninjau lokasi pembangunan kawasan tersebut di Gunung Susu, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya.

Peninjauan dilakukan untuk mempercepat pembangunan kantor gubernur, Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan.

Diana Kusumastuti mengatakan pembangunan KIPP Papua Pegunungan akan dimulai pada semester dua tahun 2026.

Ia mengatakan, “Kalau tidak ada halangan maka pembangunan KIPP Papua Pegunungan mulai dikerjakan pada semester dua tahun 2026, dan progres pembangunannya selesai pada tahun 2028.”

Prioritaskan Tiga Gedung Utama

Pada tahap awal pembangunan akan diprioritaskan tiga bangunan utama.

Bangunan tersebut meliputi kantor gubernur, Majelis Rakyat Papua, dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan.

Diana mengatakan, “Pembangunan di KIPP Papua Pegunungan akan dimulai dengan tiga bangunan utama yakni kantor gubernur, MRP dan DPR.”

Pembangunan Sempat Terlambat

Diana mengakui pembangunan KIPP Papua Pegunungan mengalami sedikit keterlambatan dibandingkan dengan kawasan pusat pemerintahan di daerah otonomi baru lainnya di Tanah Papua.

Tiga daerah otonomi baru tersebut meliputi Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.

Keterlambatan terjadi karena adanya perpindahan lokasi pembangunan kawasan pemerintahan.

Perpindahan lokasi tersebut membuat perhitungan pembangunan harus dilakukan kembali.

Diana mengatakan, “Kami menyadari pembangunan KIPP Papua Pegunungan sedikit terlambat karena ada perpindahan lokasi pembangunan sehingga harus diperhitungkan kembali semua. Meski terlambat, namun semuanya ini tetap kami proses.”

Ia menambahkan perubahan lokasi membuat perencanaan pembangunan harus disusun ulang dari awal hingga akhir.

Kementerian Pekerjaan Umum bersama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan saat ini tengah menyiapkan berbagai dokumen pembangunan agar proyek tersebut dapat segera dimulai.

Diana mengatakan, “Kami bersama dengan Kementerian Dalam Negeri RI dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sedang menyiapkan dokumen-dokumen pembangunannya. Mudah-mudahan pembangunan KIPP Papua Pegunungan dapat dikerjakan pada semester dua tahun ini.”

Penulis :
Gerry Eka