Pantau - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menargetkan penambahan 17 Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada tahun 2026 untuk memperkuat pengawasan program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan saat ini BPOM telah memiliki 83 UPT yang tersebar di berbagai daerah, meningkat dari sebelumnya 76 unit pada tahun 2025.
Dengan penambahan 17 unit pada 2026, jumlah UPT BPOM ditargetkan mencapai 100 unit di seluruh Indonesia.
Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis
Taruna Ikrar menjelaskan penambahan UPT diperlukan untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Ia mengatakan jumlah dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang harus diawasi BPOM mencapai lebih dari 30 ribu unit.
"Kalau unit pelaksana teknis kita jumlahnya hanya seperti sekarang kita agak kewalahan mengawasi yang jumlahnya 30 ribuan lebih dapur atau SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)", ungkapnya.
Pengawasan tersebut juga didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Program Makan Bergizi Gratis yang memberikan kewenangan kepada BPOM untuk memastikan keamanan makanan yang disajikan dalam program tersebut.
Pengawasan Koperasi Desa dan Tugas Internasional
Selain dapur program MBG, BPOM juga harus mengawasi sekitar 83 ribu Koperasi Desa Merah Putih yang tersebar di berbagai daerah.
Dari jumlah tersebut, sekitar 54 ribu koperasi memiliki apotek atau toko obat yang juga berada dalam lingkup pengawasan BPOM.
"54 ribu itu kalau kita tidak awasi kan cukup menjadi masalah suatu ketika, oleh karena itu Badan POM sangat layak menambah jumlah", ujar Taruna Ikrar.
Ia menambahkan penambahan UPT juga didorong oleh adanya tugas tambahan yang diberikan kepada Indonesia dalam bidang pengawasan produk.
Indonesia dipercaya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau US FDA untuk memberikan sertifikasi bahwa suatu produk bebas dari zat radioaktif.
"Jadi harapannya sampai 100 nanti bahkan suatu ketika kita pengen at least sampai sekitar 200 (UPT). Tapi kan ini harus tumbuh karena kan di situ membutuhkan banyak hal-hal penting yang perlu memenuhi syarat", katanya.
Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI Rahmawati Herdian meminta agar program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto dijalankan dengan pengawasan ketat.
"Tentunya, pengawasan ketat terhadap MBG dari pihak-pihak terkait sangat penting supaya pelaksanaan di lapangan tepat sasaran", ungkap Rahmawati Herdian.
Ia menilai program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengatasi masalah gizi buruk yang masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
- Penulis :
- Arian Mesa
