Pantau - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai opsi pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penundaan sebagian belanja infrastruktur yang bersifat multi-years perlu dijalankan untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap terkendali.
Usulan tersebut muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyampaikan skenario antisipasi jika lonjakan harga minyak mentah dunia menyebabkan defisit APBN 2026 melebar melampaui batas aman 3 persen.
Pemerintah mempertimbangkan langkah tersebut karena kenaikan harga energi global berpotensi memberi tekanan besar terhadap anggaran negara.
Anis menyatakan penyesuaian belanja negara harus dilakukan secara rasional agar disiplin fiskal tetap terjaga dan stabilitas APBN tidak terganggu.
"Penyesuaian belanja negara harus dipertimbangkan secara rasional agar disiplin fiskal tetap terjaga dan stabilitas APBN tidak terganggu," ungkapnya.
Ia juga menyoroti bahwa defisit APBN Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan.
Defisit APBN tahun 2025 tercatat sebesar 2,96 persen yang menjadi tingkat defisit tertinggi setelah era reformasi jika tidak menghitung periode pandemi.
Risiko Defisit dari Harga Minyak dan Target Pajak
Anis yang juga anggota Badan Anggaran DPR RI menjelaskan bahwa potensi kenaikan defisit tidak hanya dipicu kemungkinan lonjakan harga minyak mentah akibat konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat.
Menurutnya, risiko lain juga berasal dari asumsi penerimaan perpajakan dalam APBN 2026 yang dinilai terlalu tinggi.
Pemerintah menetapkan target pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 21,5 persen dalam APBN 2026.
Angka tersebut dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan alami penerimaan pajak yang berada di kisaran sekitar 7,5 persen.
Jika target tersebut tidak tercapai maka pendapatan negara berpotensi tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.
Kondisi itu dapat menyebabkan defisit APBN 2026 berpotensi melewati batas aman 3 persen.
Program MBG Dinilai Beri Tekanan Fiskal
Anis menilai pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis cukup masuk akal untuk dipertimbangkan.
Hal itu karena program tersebut memiliki alokasi anggaran yang sangat besar yaitu mencapai Rp335 triliun.
Lembaga pemeringkat Fitch Ratings juga menyoroti program MBG karena dinilai berpotensi meningkatkan tekanan terhadap belanja negara dan memperlebar defisit fiskal.
Pemerintah sebelumnya juga melakukan simulasi risiko terhadap kemungkinan kenaikan harga minyak dunia.
Dalam simulasi tersebut harga minyak dunia berpotensi mencapai rata-rata US$ 92 per barel per tahun jika konflik global meningkat.
Anis mengingatkan bahwa potensi pelebaran defisit APBN dapat berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal.
Ia juga menyinggung penilaian lembaga pemeringkat internasional Moody's Investors Service yang sebelumnya menyoroti risiko fiskal Indonesia.
Selain itu Fitch Ratings juga memproyeksikan defisit anggaran Indonesia pada tahun 2026 dapat mencapai sekitar 2,9 persen.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan target defisit APBN 2026 yang ditetapkan sebesar 2,69 persen.
Sebagai legislator dari daerah pemilihan DKI Jakarta I, Anis menilai setiap kebijakan fiskal yang diambil pemerintah harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa kebijakan yang diambil sebaiknya memberikan dampak minimal terhadap daya beli masyarakat yang dinilai belum sepenuhnya pulih.
Anis juga mengingatkan bahwa kebijakan menaikkan administered price seperti harga BBM, LPG, dan tarif listrik berpotensi menekan daya beli masyarakat.
Karena itu penyesuaian fiskal melalui pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis serta penundaan sebagian proyek infrastruktur multi-years dinilai sebagai langkah yang lebih rasional.
Langkah tersebut dianggap dapat menjaga stabilitas fiskal negara tanpa menambah beban ekonomi masyarakat.
- Penulis :
- Shila Glorya
