Pantau - Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengusulkan empat langkah strategis kepada pemerintah untuk menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.
Empat Usulan Kebijakan untuk Menjaga Fiskal
Said menyampaikan usulan tersebut saat konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 12 Maret 2026.
Ia mengatakan dinamika global seperti gejolak pasar keuangan dan konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah berpotensi menimbulkan efek rambatan terhadap perekonomian Indonesia.
Meski demikian, ia menilai kondisi fiskal nasional masih berada dalam koridor yang relatif aman.
"Kita tidak perlu gaduh dan tidak perlu menjadi bangsa yang kagetan. Kalau melihat asumsi makro dan postur APBN tahun ini, sebenarnya masih cukup terjaga," ujarnya.
Said menjelaskan Badan Anggaran DPR RI menyampaikan empat usulan kebijakan yang dapat menjadi pertimbangan pemerintah.
Usulan pertama adalah pemerintah diminta melakukan penajaman terhadap program prioritas yang bersifat mendesak.
Program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dinilai harus tetap dilanjutkan agar pelayanan publik dan agenda pembangunan nasional tidak terganggu.
"Kami berharap pemerintah melakukan penajaman terhadap program-program yang benar-benar prioritas dan mendesak. Program seperti itu tentu harus tetap dilanjutkan," katanya.
Penundaan Program hingga Penguatan UMKM
Usulan kedua adalah program yang bersifat prioritas tetapi tidak terlalu mendesak dapat dipertimbangkan untuk ditunda sementara.
Penundaan tersebut dinilai dapat memberikan ruang fiskal tambahan bagi pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Usulan ketiga adalah pemerintah didorong melakukan penajaman kebijakan subsidi agar lebih tepat sasaran.
"Subsidi kita masih memiliki tingkat kesalahan yang cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan penajaman agar benar-benar tepat sasaran," ungkapnya.
Usulan keempat adalah pemerintah didorong memperkuat bantuan sosial yang bersifat produktif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Bantuan tersebut terutama berupa dukungan modal usaha bagi pelaku usaha mikro agar dapat menggerakkan sektor riil di tengah tekanan ekonomi global.
Said menjelaskan dari sekitar 43,9 juta pelaku UMKM di Indonesia, sebagian besar merupakan usaha mikro yang membutuhkan dukungan pembiayaan skala kecil agar dapat berkembang.
"Kalau usaha mikro ini mendapatkan dukungan modal yang relatif kecil sekalipun, dampaknya bisa langsung terasa pada pergerakan sektor riil," ujarnya.
Ia menambahkan empat langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal nasional sekaligus memastikan APBN tetap berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi di tengah dinamika global yang terus berkembang.
- Penulis :
- Arian Mesa
