Pantau - Akademisi dan peneliti dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin mendorong pemerintah Indonesia untuk keluar dari Board of Peace atau BoP yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump.
Dorongan tersebut disampaikan melalui laporan hasil kajian forum diskusi kelompok terarah yang diselenggarakan oleh Laboratorium Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin di Makassar.
Dalam kajian tersebut Laboratorium HI Unhas menilai keterlibatan Indonesia dalam BoP perlu dievaluasi kembali dan sebaiknya diakhiri.
Penilaian tersebut didasarkan pada pandangan bahwa badan tersebut tidak secara nyata menunjukkan keberpihakan yang menguntungkan Palestina.
Selain itu keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut dinilai tidak sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia.
Keterlibatan tersebut juga dianggap dapat melemahkan posisi Indonesia sebagai negara yang mendukung multilateralisme dan penghormatan terhadap kedaulatan negara.
Secara struktural BoP juga dinilai menunjukkan hubungan keanggotaan yang tidak setara atau relasi asimetris.
Kajian tersebut juga menilai terdapat ambiguitas dalam kepemimpinan BoP terkait posisi Presiden Amerika Serikat sebagai aktor negara atau nonnegara.
Dinilai Perlu Menjaga Konsistensi Politik Luar Negeri
Departemen HI Universitas Hasanuddin menyampaikan sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar dorongan agar Indonesia keluar dari BoP.
Pertama keluarnya Indonesia dari BoP dinilai dapat menunjukkan konsistensi terhadap amanat konstitusi serta prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Diplomasi Indonesia selama ini dijalankan dengan prinsip bebas aktif termasuk mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina serta memperkuat kerja sama multilateral dan regional.
Kedua Indonesia secara historis memiliki kredibilitas sebagai negara yang mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak tindakan unilateral dalam hubungan internasional.
Kredibilitas tersebut membuat Indonesia dihormati oleh berbagai negara lain dalam forum multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Karena itu Indonesia dinilai perlu menjaga kredibilitas tersebut dalam kebijakan luar negerinya.
Perkuat Multilateralisme dan Diplomasi Perdamaian
Pertimbangan lainnya adalah Indonesia dinilai perlu memperkuat multilateralisme dan tidak menormalisasi forum ad hoc yang berpotensi menggeser peran lembaga internasional yang sudah mapan.
Selain itu eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah dinilai telah menimbulkan biaya ekonomi yang semakin besar bagi berbagai negara.
Dengan berada di luar kerangka BoP Indonesia dinilai dapat memiliki posisi yang lebih kuat untuk mendorong negara-negara yang terlibat konflik seperti Amerika Serikat, Israel, dan Iran agar menghentikan eskalasi militer.
Dalam posisi tersebut Indonesia juga dapat mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi.
Kajian tersebut juga menilai dorongan agar Indonesia keluar dari BoP tidak bertentangan dengan posisi Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
Hal tersebut karena Presiden Prabowo sebelumnya telah menyatakan membuka kemungkinan untuk menarik Indonesia dari BoP apabila forum tersebut tidak membawa manfaat bagi Palestina dan tidak sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Aditya Yohan
