Pantau - Lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah dinilai menjadi momentum untuk mempercepat penerapan B50 atau campuran 50 persen solar dan 50 persen bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit.
Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute Tungkot Sipayung menyatakan B50 merupakan bagian dari pengembangan energi terbarukan untuk menggantikan bahan bakar fosil.
"Pengembangan energi terbarukan sebagai substitusi bahan bakar fosil menjadi hal krusial untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil," ungkapnya.
Kenaikan harga minyak dunia disebut berpotensi mengganggu stabilitas pasokan solar di dalam negeri serta memicu inflasi dan menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Setiap kenaikan 10 dolar AS per barel harga impor minyak bumi diperkirakan dapat menambah beban APBN sekitar Rp20 triliun hingga Rp30 triliun.
Kawasan Timur Tengah khususnya jalur distribusi energi di Selat Hormuz memasok sekitar 20 hingga 30 persen kebutuhan energi fosil dunia termasuk Indonesia.
Ketergantungan pada kawasan tersebut membuat biaya impor energi Indonesia berpotensi meningkat signifikan saat terjadi konflik.
Indonesia sebagai negara importir minyak bahkan berpotensi membayar harga impor minyak fosil hingga dua kali lipat akibat konflik di Timur Tengah.
Kesiapan Infrastruktur dan Bahan Baku
Tungkot menjelaskan pemerintah telah memiliki pengalaman cukup untuk menerapkan B50 setelah menjalankan program biodiesel hingga B40.
"Rencana B50 sebetulnya telah dipersiapkan pemerintah sebelum konflik Timteng terjadi saat ini," ujarnya.
Program mandatori biodiesel di Indonesia dimulai sejak 2009 dengan komposisi awal B1 dan terus meningkat hingga mencapai B40 pada tahun 2025.
Ekosistem biodiesel yang telah terbentuk dinilai menjadi modal penting untuk naik ke tahap B50 atau lebih tinggi.
Indonesia juga tercatat sebagai negara dengan tingkat pencampuran biodiesel terbesar di dunia serta produsen biodiesel terbesar ketiga setelah Uni Eropa dan Amerika Serikat.
Kapasitas industri biodiesel nasional mencapai sekitar 22,5 juta kiloliter yang dinilai cukup untuk mendukung implementasi B50.
Untuk menjalankan B50 dibutuhkan sekitar 20 juta kiloliter biodiesel sawit atau Fatty Acid Methyl Ester.
Kebutuhan tersebut memerlukan pasokan CPO sekitar 16 hingga 18 juta ton.
Produksi CPO dan CPKO nasional pada 2025 yang mencapai sekitar 57 juta ton dinilai mencukupi untuk mendukung program tersebut.
"Jadi dari segi bahan baku cukup tersedia untuk implementasi B50," katanya.
Dampak Ekonomi dan Kebijakan Pemerintah
Peningkatan penggunaan CPO untuk biodiesel domestik berpotensi mengurangi volume ekspor dalam jangka pendek.
"Mungkin terjadi pengurangan sedikit ekspor jika produksi CPO domestik tidak naik signifikan," ucapnya.
Pemerintah memberikan dukungan melalui insentif untuk menutup selisih harga indeks pasar biodiesel dengan solar yang bersumber dari dana sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan mempercepat implementasi B50 untuk mengantisipasi dampak konflik Timur Tengah.
Percepatan tersebut menjadi kelanjutan dari program mandatori B40 yang telah berjalan sebelumnya.
Kementerian ESDM mencatat program B40 memberikan manfaat ekonomi berupa pengurangan impor BBM dan penghematan devisa.
- Penulis :
- Arian Mesa
