Pantau - Sekretariat Wakil Presiden menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat UMKM dan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui forum Silaturahmi dan Dialog Kolaborasi yang digelar di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta.
Forum yang diselenggarakan dalam momentum Hari Perempuan Internasional ini melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dunia usaha, serta organisasi masyarakat untuk menyatukan langkah dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat.
Staf Khusus Wakil Presiden Tina Talisa mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari arahan Presiden dan Wakil Presiden dalam membangun sinergi lintas sektor.
"Sebagai bagian dari arahan Presiden dan Wakil Presiden dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat, kami menyelenggarakan silaturahmi dan dialog kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dunia usaha, dan organisasi masyarakat," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa forum tersebut bertujuan mendorong penguatan UMKM dan pemberdayaan ekonomi perempuan agar lebih terkoordinasi dan berdampak nyata.
"Tujuannya untuk mendorong penguatan UMKM dan pemberdayaan ekonomi perempuan," ujarnya.
Tantangan Definisi dan Data UMKM
Tina Talisa juga menyoroti belum adanya indikator yang jelas terkait definisi kenaikan kelas UMKM yang menjadi tantangan dalam mendorong transformasi usaha.
"Kita itu belum punya kriteria apa yang dinamakan naik kelas. Jadi kita sering kali, mari kita dorong naik kelas. How do we define naik kelas? Dari mikro ke kecil kah? Karena nambah pegawai kah? Karena nambah aset kah? Karena nambah omset kah? Karena nambah literasi keuangannya atau apa?" jelasnya.
Dalam diskusi, Deputi Bappenas Maliki menyebut proporsi wirausaha perempuan di Indonesia masih relatif rendah.
"Ini kalau kita lihat dari sisi proporsi wirausaha perempuan itu mungkin baru sekitar 37 persen," katanya.
Deputi BPS Nashrul Wajdi menambahkan masih banyak pekerjaan rumah untuk memastikan kontribusi ekonomi perempuan optimal.
"Kita masih punya banyak PR, bahwa perempuan-perempuan kita bekerja bisa jadi karena terpaksa, karena memang butuh, karena harus. Tetapi kemudian apakah kontribusi mereka itu bisa cukup memberikan kontribusi untuk seperti yang kita harapkan," ujarnya.
Dorongan Legalitas dan Dukungan Ekosistem
Deputi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Riyatno menekankan pentingnya legalitas usaha melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha bagi pelaku UMKM.
"Kami mengajak kepada stakeholders itu sama-sama untuk bagaimana supaya para pelaku usaha UMKM ini terutama yang mikro ya, supaya mereka mau punya NIB," ungkapnya.
Ketua Umum IWAPI Nita Yudi menegaskan perempuan memiliki peran penting dalam dunia usaha dan ketahanan menghadapi tantangan.
"Jadi, perempuan juga harus berusaha, tidak hanya laki-laki. Kita lihat bahwa perempuan paling kuat, paling struggle," katanya.
Ketua Bidang Pendidikan MPP Perempuan ICMI Euis Amalia menyoroti pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian dari daya saing produk UMKM.
"Tidak ada pengecualian, semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia, bahkan itu produk Amerika, akhirnya harus bersertifikasi halal. Mungkin ini harus menjadi sebuah komitmen," ujarnya.
Ketua Womenpreneur HIPMI Mellisa Hamid menekankan perlunya dukungan ekosistem yang kuat bagi pengusaha perempuan.
"Banyak pengusaha perempuan dan kita ini butuh support system, juga butuh dukungan dari pemerintah, dan juga butuh wadah yang sehat untuk teman-teman perempuan bisa berkarya," katanya.
Forum ini turut melibatkan berbagai instansi seperti Bappenas, BPS, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, BPJPH, Kementerian UMKM, OJK, KNEKS, Badan POM, INDEF, UI, dan CORE Indonesia serta mitra strategis seperti Fatayat NU, Aisyiyah, HIPMI, IWAPI, KNTI Perempuan, ICMI, hingga badan usaha seperti PNM, Bank BRI, GoTo, Grab, dan Sampoerna.
- Penulis :
- Shila Glorya
