Pantau - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, meminta kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) tidak diterapkan secara nasional dan harus dilakukan secara selektif sesuai kesiapan daerah.
Ia menyampaikan apresiasi atas rencana pemerintah menggunakan PJJ sebagai bagian dari penghematan energi.
Ia menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak boleh dikorbankan dalam kebijakan tersebut.
Ia mengatakan pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif terkait dampak PJJ terhadap capaian belajar siswa.
Ia juga menyoroti potensi kesenjangan akses pendidikan akibat ketimpangan infrastruktur digital di berbagai daerah.
“Karena itu, penerapan PJJ sebaiknya dilakukan secara selektif, bukan secara nasional, dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing daerah,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah berupa akses internet, subsidi kuota, perangkat pembelajaran, serta pelatihan bagi guru.
Ia juga mendorong evaluasi berkala terhadap kebijakan PJJ untuk memastikan tidak berdampak negatif terhadap mutu pendidikan.
“Kami berharap upaya penghematan energi tetap dapat dilakukan tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran di Indonesia,” ucapnya.
Sebelumnya, Pratikno menyatakan bahwa metode PJJ akan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran.
Ia mengatakan pembelajaran praktikum tetap akan dilakukan secara tatap muka.
Pemerintah juga mempertimbangkan penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis dan pembiayaan akses internet siswa sebagai bagian dari kebijakan tersebut.
- Penulis :
- Aditya Yohan
