Pantau - Pemerintah melalui Kementerian Koperasi menegaskan konflik lahan di Kecamatan Adonara Timur, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, tidak terkait dengan program Koperasi Desa Merah Putih.
Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi menyampaikan konflik tersebut merupakan konflik lama antar warga Desa Waiburak dan Desa Narasaosina.
Ia mengungkapkan, "Kami tegaskan bahwa konflik yang terjadi bukan terkait dengan program koperasi desa/kelurahan Merah Putih. Konflik tersebut memberikan konflik lama antar warga yaitu antara warga desa Waiburak dan desa Narasaosina di kecamatan Adonara, Flores Timur, yang dipicu oleh sengketa ulayat yang telah terjadi atau telah berlangsung turun temurun."
Kronologi dan Penyebab Konflik
Ketegangan antar warga terjadi pada Jumat, 6 Maret, yang dipicu oleh perbedaan persepsi terkait rencana pemanfaatan lahan di perbatasan kedua desa.
Konflik tersebut berakar pada sengketa hak ulayat yang telah berlangsung secara turun-temurun di wilayah tersebut.
Pemberitaan di media sosial sempat mengaitkan konflik dengan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di lokasi tersebut.
Namun, Kementerian Koperasi memastikan belum ada pembangunan fisik gerai maupun pergudangan Kopdes Merah Putih di area konflik.
Penegasan Pemerintah dan Kondisi Terkini
Ahmad Zabadi menegaskan pemerintah hanya akan menggunakan lahan dengan status yang bersih dan tidak bersengketa.
Ia menyatakan, "Kami perlu menegaskan bahwa dalam setiap proses pembangunan fisik gerai dan pergudangan koperasi desa merah putih akan dalam proses yang sedang berjalan dan akan terus melaksanakan pembangunannya di kurang lebih di 80 ribu desa kurang lebih di seluruh Indonesia. Pemerintah hanya akan menggunakan lahan dengan status clear and clear."
Ia menambahkan, "Ini sebenarnya sejauh sudah kita tegaskan dan surat edaran dari Menteri Koperasi sebelumnya juga sudah tegaskan bahwa terkait dengan lahan yang akan digunakan sebagai gerai dan pergudangan dari koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang dibangun statusnya harus clear and clear."
Berdasarkan hasil peninjauan lapangan oleh Pemerintah Provinsi NTT bersama Forkopimda, tidak ditemukan isu terkait Kopdes Merah Putih dalam konflik tersebut.
Pemerintah memastikan konflik tersebut murni berkaitan dengan persoalan hak ulayat.
Situasi di lokasi saat ini dilaporkan relatif kondusif setelah dilakukan pengamanan oleh Polri dan TNI.
Pendekatan persuasif melalui tokoh masyarakat juga berperan dalam meredakan ketegangan antar warga.
- Penulis :
- Arian Mesa
