Pantau Flash
No market data
HOME  ⁄  Nasional

Pemprov Jatim dan BNPB Siapkan Strategi Hadapi Kekeringan Panjang 2026 demi Jaga Ketahanan Pangan Nasional

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Pemprov Jatim dan BNPB Siapkan Strategi Hadapi Kekeringan Panjang 2026 demi Jaga Ketahanan Pangan Nasional
Foto: Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto berfoto bersama usai melakukan rapat koordinasi (rakor) di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat 27/3/2026 (sumber: ANTARA/Willi Irawan)

Pantau - Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan langkah antisipasi kekeringan menyusul prediksi kemarau panjang dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Koordinasi dilakukan dalam rapat di Surabaya yang melibatkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kepala BNPB, BMKG Kelas I Juanda, serta Basarnas Jawa Timur.

Khofifah menyampaikan, "Kita melakukan koordinasi, bersyukur Kepala BNPB hadir langsung bersama tim, BMKG Kelas I Juanda dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Jawa Timur. Hari ini masih ada banjir, namun April mulai ada potensi kekeringan."

Sejumlah wilayah di Jawa Timur dilaporkan telah mengalami kekeringan lebih awal, salah satunya Kabupaten Tuban.

BMKG memprediksi kondisi kekeringan akan meningkat pada Mei dan mencapai puncaknya pada Agustus 2026.

Ancaman terhadap Ketahanan Pangan

Khofifah menegaskan bahwa Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional menghadapi risiko besar jika kekeringan tidak diantisipasi secara optimal.

Ia menyoroti pentingnya menjaga produksi pertanian, khususnya padi, yang sangat bergantung pada ketersediaan air.

"Menyiapkan sumur-sumur dalam untuk irigasi sawah menjadi penting agar indeks pertanaman tidak turun, karena ketahanan pangan adalah kebutuhan nasional," ungkapnya.

Langkah Mitigasi dan Kesiapsiagaan BNPB

Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto menyatakan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi kering terus ditingkatkan di berbagai daerah.

"Indonesia sangat luas, saat beberapa daerah masih banjir, di wilayah lain seperti Riau sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, kesiapsiagaan harus ditingkatkan," ia mengungkapkan.

Penanganan dilakukan secara kolaboratif dari tingkat desa hingga pemerintah pusat, termasuk penguatan satuan tugas darat untuk penanganan awal kebakaran hutan dan lahan.

BNPB bersama pemerintah daerah juga menyiapkan penyediaan air melalui pembangunan sumur serta distribusi dari sumber terdekat.

Selain itu, pemerintah mempertimbangkan operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi kekeringan.

BNPB turut menyiagakan helikopter water bombing di titik strategis seperti Lanud Iswahjudi Madiun dan Juanda Surabaya guna mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Suharyanto mengatakan, “Puncak kemarau diprediksi terjadi pada Agustus 2026. Kami siapkan segala kebutuhan, termasuk heli water bombing sesuai kondisi di lapangan.”

Penulis :
Shila Glorya