Pantau - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan penurunan kasus campak sebesar 95 persen pada awal 2026 meski capaian tersebut diapresiasi sebagai hasil kerja pemerintah terutama Kementerian Kesehatan.
Ia menilai penurunan tersebut tetap harus disertai kewaspadaan terhadap kondisi di lapangan karena masih terdapat anak yang meninggal akibat komplikasi campak.
Netty menyatakan, "Kita tidak boleh hanya terpaku pada angka 95 persen. Penurunan kasus itu memang hasil kerja keras, tetapi fakta bahwa masih ada anak yang meninggal menunjukkan ada sistem yang belum tuntas. Statistik bukan segalanya jika kita masih kehilangan nyawa anak-anak kita,".
Netty menyoroti adanya celah kekebalan atau immunity gap yang berpotensi menjadi ancaman dan menyebut kondisi tersebut sebagai "bom waktu" yang dapat memicu lonjakan kasus kembali.
Keberhasilan menekan kasus dinilai masih bersifat langkah darurat sementara masih adanya kematian menunjukkan penanganan di tingkat akar rumput belum optimal terutama dalam deteksi dini dan penanganan komplikasi.
Ia menyatakan, "Satu nyawa anak Indonesia itu terlalu mahal untuk dikompensasi dengan angka persentase penurunan. Jangan sampai kita merayakan penurunan kasus, sementara di saat yang sama ada orang tua yang sedang berduka karena anaknya terlambat mendapatkan proteksi,".
Netty meminta pemerintah tidak mengendurkan upaya penanganan meski kasus menurun.
Evaluasi menyeluruh diperlukan terutama pada distribusi vaksin dan layanan kesehatan tingkat pertama.
Fokus perhatian juga perlu diberikan pada wilayah yang sebelumnya menjadi zona merah.
Ia menegaskan, "Pemerintah jangan cepat puas. Penurunan ini harus dibarengi dengan jaminan bahwa tidak akan ada lagi KLB di masa depan. Kita butuh jaminan perlindungan total, bukan sekadar laporan statistik di atas kertas,".
Pernyataan ini menjadi pengingat pentingnya konsistensi penanganan kesehatan masyarakat meski angka kasus menunjukkan tren penurunan.
- Penulis :
- Gerry Eka
