Pantau Flash
No market data
HOME  ⁄  Nasional

Gubernur Dedi Mulyadi Sebut Kebijakan WFH ASN Jawa Barat Efektif dan Lampaui Target Kinerja

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Gubernur Dedi Mulyadi Sebut Kebijakan WFH ASN Jawa Barat Efektif dan Lampaui Target Kinerja
Foto: ASN Pemprov Jabar mendengarkan arahan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Sate Bandung, Senin 30/3/2026 (sumber: Pemprov Jabar)

Pantau - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terbukti efektif dalam mendukung kinerja birokrasi dan realisasi anggaran yang melampaui target.

Kebijakan WFH tersebut diterapkan secara rutin setiap hari Kamis sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran pemerintah daerah.

Dedi menilai efektivitas kerja jarak jauh terlihat dari capaian pembangunan yang tetap berjalan optimal serta administrasi pemerintahan yang tidak terganggu.

Ia menyatakan, "Kita sudah dari dulu jalankan WFH, efektif. Lihat saja produk pembangunannya, berhasil atau tidak. Selama ini administrasi berjalan dengan baik, kemudian realisasi belanja anggaran malah over".

Menurutnya, kinerja ASN tidak lagi dapat diukur dari kehadiran fisik di kantor, melainkan harus berbasis pada hasil nyata pembangunan yang dirasakan masyarakat.

Efektivitas WFH dan Produktivitas Birokrasi

Dedi menegaskan birokrasi di Jawa Barat tetap produktif meskipun sebagian ASN bekerja dari rumah.

Ia menyebut administrasi pemerintahan tetap berjalan dengan baik tanpa harus terpaku pada pola kerja konvensional di kantor.

Kebijakan ini dinilai menjadi salah satu strategi menjaga efisiensi sekaligus meningkatkan fleksibilitas kerja di lingkungan pemerintahan.

Sorotan Struktur Birokrasi dan Rencana Transformasi

Namun demikian, Dedi memberikan catatan terhadap struktur birokrasi yang dinilai masih terlalu gemuk di level manajerial.

Ia menyoroti ketimpangan antara jumlah pejabat struktural dengan tenaga teknis yang menjalankan pekerjaan langsung di lapangan.

Ia menyatakan, "Problem dari kita ini lebih banyak jabatan struktural, lebih banyak fungsi-fungsi yang menyuruh dibanding yang mengerjakan".

Ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana melakukan transformasi besar dengan meningkatkan jumlah tenaga teknis dalam pelayanan publik.

Langkah ini bertujuan agar setiap kebijakan tidak hanya berhenti pada tahap koordinasi, tetapi benar-benar terealisasi di lapangan.

Pemerintah optimistis kombinasi efisiensi WFH dan penguatan tenaga teknis akan menjaga kesehatan fiskal daerah serta meningkatkan kualitas layanan publik.

Dalam kesempatan silaturahmi tersebut, Dedi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh jajaran pegawai.

Ia turut mengingatkan agenda penting pemerintah daerah, yakni penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban serta proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Penulis :
Arian Mesa