Pantau - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin meminta pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara setiap hari Jumat.
Evaluasi untuk Pastikan Target Tercapai
Khozin menekankan evaluasi diperlukan agar kebijakan tersebut mampu mencapai target yang telah ditetapkan, termasuk penurunan konsumsi bahan bakar minyak serta menjaga kualitas pelayanan publik.
"Kami meminta penerapan WFH yang dilakukan setiap hari Jumat ini agar dilakukan evaluasi secara berkala dan pengawasan secara konsisten oleh kementerian dan lembaga serta pemda. Pastikan, penerapan WFH pada hari Jumat mesti memenuhi target penurunan konsumsi BBM. Di samping itu, produktivitas ASN mesti tetap terjaga dalam memberi pelayanan publik," ungkapnya.
Ia menyebut pemerintah memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan tersebut, namun mengingatkan potensi dampak seperti munculnya long weekend.
"Meski dalam pandangan kami, pilihan hari ini tidak ideal karena dikhawatirkan akan berubah menjadi long weekend," ujarnya.
Momentum Perbaikan Transportasi dan Lingkungan
Selain itu, Khozin mendorong pemerintah pusat dan daerah memanfaatkan kebijakan WFH sebagai momentum untuk memperbaiki sistem transportasi umum dan mengendalikan polusi udara.
"Karena itu, dalam pelaksanaan WFH ini tidak sekadar urusan birokrasi semata, tapi terkait transportasi umum dan momentum pengendalian polusi di daerah. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga mesti dilakukan. Sekali lagi, momentum ini mesti dimanfaatkan untuk kebaikan bersama," tuturnya.
Kebijakan WFH bagi ASN mulai berlaku 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan, dengan sejumlah sektor layanan publik dan strategis tetap dikecualikan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
