Pemerintah Realokasi Anggaran Hingga Rp130,2 Triliun untuk Hadapi Tekanan Ekonomi Global

Pantau - Pemerintah merealokasi belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun sebagai langkah strategis menghadapi dinamika ekonomi global.

Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual di Jakarta pada Selasa, 31 Maret 2026.

Airlangga menjelaskan bahwa realokasi anggaran dilakukan dengan memfokuskan ulang belanja kementerian dan lembaga ke sektor yang lebih produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

"Potensi prioritasisasi dan refocusing anggaran berada dalam kisaran Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun," ungkapnya.

Realokasi Anggaran dan Prioritas Belanja

Pengalihan anggaran dilakukan dari pos yang dinilai kurang prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, belanja non operasional, dan kegiatan seremonial.

Dana hasil realokasi tersebut kemudian dialokasikan untuk program prioritas termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Sumatera.

Pemerintah juga mendorong percepatan belanja kementerian dan lembaga melalui penajaman penggunaan anggaran dan optimalisasi program.

Transformasi Kebijakan dan Efisiensi Nasional

Kebijakan ini menjadi bagian dari 8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah tantangan global.

Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah work from home bagi aparatur sipil negara satu hari setiap pekan yakni setiap Jumat.

Selain itu pemerintah juga mendorong penerapan Biodiesel 50 atau campuran minyak kelapa sawit sebesar 50 persen pada solar.

Program tersebut diperkirakan mampu menghemat subsidi hingga Rp48 triliun.

Pemerintah juga mengoptimalkan Program Makan Bergizi Gratis menjadi lima hari dengan potensi penghematan anggaran hingga Rp20 triliun.

Airlangga menyatakan bahwa kondisi global saat ini menjadi momentum perubahan dengan mengatakan, "Kondisi ini bukan hambatan melainkan momentum untuk percepatan perubahan perilaku yang modern dan efisien."

Pemerintah memastikan bahwa kondisi ekonomi nasional tetap stabil dengan fundamental yang kuat serta ketersediaan stok bahan bakar minyak dan stabilitas fiskal yang terjaga.

Masyarakat diimbau tetap tenang dan menjalankan aktivitas ekonomi seperti biasa.