Pantau - Ombudsman RI meminta dukungan Komisi II DPR RI agar usulan anggaran pengawasan program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis segera direalisasikan.
Permintaan Dukungan dan Usulan Anggaran
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta pada Selasa (31/3/2026).
Ia mengungkapkan bahwa usulan anggaran tersebut telah diajukan kepada Sekretariat Negara dan membutuhkan persetujuan Presiden untuk pembukaan blokir anggaran.
"Sudah kami sampaikan usulannya ke Sekretariat Negara, mengingat pembukaan blokir harus atas persetujuan Presiden. Melalui rapat ini kami juga minta dukungan Komisi II," ungkapnya.
Najih menjelaskan program pengawasan tersebut masuk dalam Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Prioritas Nasional.
Ia menambahkan target kinerja Ombudsman mencakup penyelesaian 725 laporan di tingkat pusat dan 7.100 laporan di tingkat perwakilan.
Selain itu, Ombudsman juga menargetkan 17 laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) serta 34 laporan tematik terkait program prioritas presiden.
Capaian Kinerja dan Apresiasi DPR
Hingga 27 Maret 2026, Ombudsman RI telah merealisasikan anggaran sebesar Rp251,98 miliar atau 20,62 persen dari total anggaran.
Dalam periode tersebut, Ombudsman telah menangani 6.374 laporan masyarakat dan menyelesaikan 1.567 laporan.
Ombudsman juga menjalankan program pencegahan maladministrasi melalui pemantauan arus mudik dan arus balik Lebaran.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin memberikan apresiasi atas capaian Ombudsman, termasuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tahun 2024.
Ia menekankan pentingnya optimalisasi kinerja pada triwulan berikutnya yang berorientasi pada kepentingan publik dan pembangunan nasional.
Zulfikar menyatakan DPR mendukung peningkatan kinerja Ombudsman demi kesejahteraan masyarakat.
Sebagai informasi tambahan, Ombudsman juga menargetkan penyusunan 85 opini pengawasan untuk kementerian/lembaga serta 552 opini untuk pemerintah daerah.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
