
Pantau - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menekankan pentingnya harmonisasi antara perguruan tinggi negeri dan swasta dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) di Makassar.
Evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai rencana, termasuk Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) yang berlangsung sejak Januari hingga Maret.
Lalu mengatakan, "Pertama tentu kunjungan ini tujuannya adalah mengevaluasi tahapan-tahapan SPMB, serta kami ingin memastikan bahwa tahapan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Tahapan pertama kemarin yang dimulai dari bulan Januari sampai Maret yaitu SNBP, itu alhamdulillah menurut laporan dari para Rektor, tadi ada Rektor UNM, ada Rektor UNHAS, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Islam Makassar itu berjalan lancar sesuai dengan target-target dan harapan dari pemerintah."
Meski demikian, DPR mengingatkan potensi kecurangan pada tahap seleksi berikutnya, terutama praktik perjokian dan manipulasi nilai rapor.
Ia menegaskan, "Kemudian yang kedua, di tahapan berikutnya melalui jalur tes ya tentu kami berharap agar tidak ada lagi terjadi kecurangan-kecurangan, baik ada perjokian, kemudian hal-hal lain yang menimbulkan atau mengurangi kemurnian hasil tes dari SNBP tersebut."
Selain itu, ia menyoroti masih adanya praktik modifikasi nilai rapor pada jalur SNBP yang harus segera dihentikan.
Lalu menambahkan, "Kemudian yang kedua, usul jalur SNBP, tidak boleh ada lagi modifikasi nilai rapor. Nah, ini masih kita temukan. Alhamdulillah di Makassar dan di Unhas sudah mengantisipasi langkah-langkahnya, termasuk UNM juga sudah mengantisipasi hal-hal tersebut."
Komisi X DPR RI juga menyoroti pentingnya kesetaraan antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS).
LLDikti diminta membangun sinergi dengan seluruh perguruan tinggi untuk menciptakan keseimbangan dalam sistem pendidikan tinggi.
Lalu mengatakan, "Kami juga ingin memastikan bahwa kesetaraan antara PTN dan PTS atau ketimpangan antara PTN dan PTS selama ini yang menjadi isu, itu tidak terjadi di Sulawesi Selatan. Nah, kami ingin memastikan itu sehingga LLDikti, kami berharap LLDikti di wilayah IX yang ada di sini untuk membangun sinergi, membangun kolaborasi dengan PTN yang ada dalam rangka menciptakan harmonisasi antara PTN dan PTS."
DPR juga meminta perguruan tinggi negeri mematuhi jadwal penerimaan mahasiswa yang telah ditetapkan agar tidak mengganggu kesempatan perguruan tinggi swasta dalam menjaring mahasiswa baru.
Ia menambahkan, "Jadi tahapannya sudah ada Januari sampai dengan Maret itu SNBP, kemudian April sampai dengan Juni SNBP, kemudian April sampai dengan Mei SNBP, kemudian Juni sampai dengan Juli itu jalur mandiri. Nah, jadi PTN sudah sampai di situ. Nah, kemudian jadwal selanjutnya tentu bagi PTS-PTS kita. Jadi kami berharap nanti tidak ada ketimpangan dalam rekrutmen mahasiswa baru.”
- Penulis :
- Gerry Eka








