Pantau - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengancam akan menarik bantuan pemerintah pusat jika pemerintah daerah di Sumatera Barat tidak sigap menangani dampak bencana di sektor pertanian saat kunjungan kerja di Kabupaten Padang Pariaman, Selasa, 14 April 2026.
Mentan Soroti Kinerja Daerah
Mentan menegaskan sikap tegas tersebut setelah melihat langsung lambatnya penanganan lahan pertanian terdampak bencana di Kecamatan Lubuk Alung.
Ia menyatakan, "Ini kalau dia (pemerintah daerah) tidak serius, aku tarik anggarannya kembali ke pusat", ungkapnya.
Peninjauan dilakukan untuk mengecek progres pemulihan lahan yang tertimbun material akibat banjir bandang yang sebelumnya melanda wilayah tersebut.
Menurutnya, Kementerian Pertanian telah mencairkan bantuan sejak Januari 2026, namun hingga pertengahan April realisasinya belum maksimal.
Ia mengingatkan, "Kalau tidak serius melayani rakyat ya ngapain kita bantu? Apalagi terkadang anggarannya tidak habis di akhir tahun. Kita khawatir", tegasnya.
Mentan menilai keterlambatan tersebut berpotensi berdampak langsung pada masyarakat serta ketahanan pangan daerah.
Birokrasi Jadi Penyebab Keterlambatan
Mentan mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama lambatnya penanganan adalah persoalan birokrasi dan komunikasi.
Ia menyebut, "Komunikasi dan birokrasi kita", ujarnya.
Saat di lapangan, Mentan sempat berkomunikasi dengan operator alat berat yang tengah melakukan pengerukan lahan.
Operator tersebut mengakui bahwa pekerjaan baru dilakukan sesaat sebelum kunjungan Mentan berlangsung.
Informasi serupa juga diperoleh Mentan saat berdialog dengan petani setempat yang mengeluhkan lambatnya penanganan.
Ia menegaskan kondisi tersebut tidak boleh terulang karena berdampak langsung terhadap petani yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian.
Sebelumnya, bantuan telah dicairkan setelah pertemuan dengan Bupati Padang Pariaman di Batam pada Januari 2026.
Namun hingga kini, penanganan dinilai masih jauh dari optimal.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy mengakui adanya keterlambatan tersebut.
Ia menjelaskan, "Anggaran dari pusat itu sudah sampai di provinsi, namun karena perencanaannya berkaitan dengan birokrasi jadi agak terhambat dan inilah yang akan kita ringkas", jelasnya.
- Penulis :
- Shila Glorya
