Pantau - Kementerian Dalam Negeri melalui BNPP menyiapkan program perumahan di wilayah perbatasan dengan memanfaatkan renovasi 15.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta jajaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) segera menangkap peluang program dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut.
"Ini Pak Ara sudah menyampaikan 15.000, tadinya 10.000, ini (dinaikkan menjadi) 15.000. Kemudian, tugas daripada BNPP, ini saya minta, tangkap betul program ini. Ini betul-betul kerjakan dengan hati," ujar Tito.
Fokus Program dan Pendataan
BNPP ditugaskan untuk memetakan wilayah perbatasan yang layak menjadi lokasi pelaksanaan program serta menentukan jumlah unit rumah yang akan direnovasi di tiap daerah.
Untuk memastikan ketepatan sasaran, data penerima akan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS).
"Karena (BPS) sudah melakukan survei, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)," kata Tito.
Dampak terhadap Nasionalisme dan Pertahanan
Mendagri meyakini program ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat rasa nasionalisme warga di wilayah perbatasan.
"Nasionalisme, mereka akan timbul. Itu (akan menjadi) buffer zone untuk pertahanan," tuturnya.
Program tersebut diharapkan menjadikan masyarakat perbatasan sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara.
- Penulis :
- Aditya Yohan
