Pantau - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menegaskan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026, terutama di Kalimantan Barat yang dinilai telah menunjukkan ancaman sejak awal tahun.
Ancaman Nyata dan Data Kebakaran Meningkat
Djamari Chaniago menyampaikan bahwa ancaman karhutla di Kalimantan Barat sudah terlihat sejak awal tahun saat memimpin apel kesiapsiagaan di Pontianak yang dihadiri Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Sekda Harisson, Forkopimda, serta kepala daerah se-Kalimantan Barat.
"Ancaman kebakaran di Kalimantan Barat sudah nyata sejak awal tahun dan membutuhkan kewaspadaan yang berkelanjutan," ungkapnya.
Ia menjelaskan karakteristik lahan gambut di wilayah tersebut menjadi tantangan besar karena api dapat merambat di bawah permukaan tanah sehingga sulit dipadamkan secara menyeluruh.
Berdasarkan analisis BMKG, musim kemarau 2026 diperkirakan datang lebih awal dengan kondisi lebih kering yang meningkatkan risiko kebakaran, terutama pada semester kedua.
Data hingga 31 Maret 2026 mencatat luas lahan terbakar mencapai sekitar 10.600 hektare yang tersebar di Kubu Raya, Sambas, Ketapang, Mempawah, dan Kayong Utara.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman karhutla bersifat menyeluruh di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Barat.
Langkah Antisipatif dan Kolaborasi Diperkuat
Kepala BNPB Suharyanto menekankan pentingnya langkah antisipatif melalui sistem peringatan dini dan pemanfaatan teknologi untuk mencegah kebakaran meluas.
"BMKG telah memberikan peringatan dini, dan BNPB siap melakukan intervensi melalui teknologi modifikasi cuaca," ujarnya.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut tren karhutla dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan berkat koordinasi lintas sektor yang semakin baik.
"Kerja kolaboratif yang terkoordinasi mampu menekan angka kebakaran. Ini harus terus ditingkatkan," katanya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah segera menetapkan status siaga darurat agar dukungan pusat dapat lebih cepat diberikan.
"Dukungan APBN untuk penanggulangan karhutla tidak terbatas. Yang penting status siaga segera ditetapkan," tegasnya.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyatakan komitmen daerah dalam memperkuat pengendalian karhutla melalui kolaborasi dengan TNI, Polri, dan berbagai pihak terkait.
Ia menyebut patroli lapangan melalui UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan terus ditingkatkan serta pengawasan terhadap perusahaan perkebunan dan kehutanan diperketat.
"Kita tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Kolaborasi semua pihak menjadi kunci untuk mencegah meluasnya titik api," ujarnya.
Ria Norsan juga menekankan pentingnya respons cepat berbasis deteksi dini di wilayah rawan seperti Kubu Raya, Ketapang, dan Sambas.
"Begitu ada titik api terdeteksi, tim harus segera bergerak tanpa menunggu api membesar," katanya.
Pemerintah provinsi saat ini mempercepat penetapan status siaga darurat agar dukungan pusat seperti operasi modifikasi cuaca dan helikopter water bombing dapat segera dimaksimalkan.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan karhutla.
"Pencegahan jauh lebih efektif dan efisien. Mari kita jaga Kalimantan Barat dari karhutla," pungkasnya.
- Penulis :
- Shila Glorya
