Pantau - Komisi XIII DPR RI menyoroti pentingnya pemberian insentif serta penguatan sarana pendukung bagi petugas imigrasi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), khususnya di Sulawesi Utara.
Sorotan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara saat kunjungan kerja reses di Manado pada Rabu (22/4/2026) dengan menekankan posisi strategis wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Filipina.
Dewi menyebut wilayah kerja imigrasi di Sulawesi Utara mencakup berbagai daerah hingga pulau terluar seperti Miangas dan Marore yang memiliki tantangan geografis tinggi.
“Karena wilayah ini geografisnya kepulauan dan banyak berada di wilayah 3T, bahkan ada yang rawan bencana, tentu memerlukan perhatian khusus dari pusat, terutama terkait insentif dan juga sarana-prasarana. Kapal patroli sangat diperlukan agar petugas dapat menjangkau wilayah pelayanan dengan lebih cepat dan aman. Saat ini mereka harus menempuh perjalanan hingga 15 jam, bahkan tiga hari tiga malam untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Keterbatasan Fasilitas Jadi Kendala
Komisi XIII menyoroti belum tersedianya kapal patroli bagi sejumlah kantor imigrasi seperti di Tahuna, Bitung, dan Manado.
Petugas di lapangan bahkan harus menempuh perjalanan panjang hingga berhari-hari untuk mencapai pos imigrasi di pulau terluar dengan fasilitas yang terbatas.
Selain itu, keterbatasan layanan dasar seperti fasilitas kesehatan juga menjadi perhatian karena tidak semua wilayah memiliki tenaga medis yang memadai.
“Ini agar mendapatkan perhatian dari pusat, karena tidak semua bisa langsung menjangkau pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Filipina maupun negara lain,” ungkap Dewi.
Dorong Penguatan Anggaran dan Layanan
Dewi menegaskan bahwa kunjungan kerja DPR bertujuan menyerap aspirasi langsung dari lapangan untuk dibahas bersama kementerian terkait.
“Tugas kami ke daerah adalah merangkum informasi dan keluhan riil di lapangan untuk kemudian dibahas dalam rapat kerja dengan kementerian. Kalau kami tidak datang, suara mereka tidak akan terdengar. Justru kami hadir untuk menyampaikan aspirasi mereka,” tegasnya.
Komisi XIII DPR RI mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran tambahan berupa insentif bagi petugas serta penyediaan kapal patroli dan peningkatan sarana operasional.
Penguatan fungsi keimigrasian dinilai krusial mengingat posisi Sulawesi Utara sebagai gerbang Indonesia Timur dalam pengawasan lalu lintas orang dan menjaga kedaulatan negara.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
