Pantau - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga melalui BKKBN mengingatkan Pemerintah Provinsi Bali untuk mempertimbangkan keseimbangan dalam menjalankan Program KB 4 Anak guna menyesuaikan dengan kondisi daerah dan daya dukung yang tersedia.
Imbauan Keseimbangan Demografi
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN Budi Setiyono dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026 di Badung yang ditujukan kepada Gubernur Bali Wayan Koster.
Ia mengungkapkan, “Tadi malam Pak Gubernur mengatakan di Bali, bagaimana kalau anaknya empat apakah ini salah, kami mengatakan tidak salah tapi kurang tepat, karena boleh saja kita memiliki anak empat atau lima silahkan, asal tentu mempertimbangkan keseimbangan.”
BKKBN menilai memiliki empat atau lima anak tidak dilarang, namun harus disesuaikan dengan kondisi daerah termasuk kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Pemerintah daerah diminta menghitung risiko jika terjadi kelebihan atau kekurangan jumlah penduduk dalam jangka panjang.
Program KB 4 Anak di Bali sendiri bertujuan menjaga pertumbuhan penduduk asli Bali serta melestarikan budaya, termasuk keberadaan nama tradisional seperti Nyoman dan Ketut.
Pertimbangan Layanan dan Lingkungan
Budi menjelaskan kesiapan layanan kesehatan menjadi faktor penting dalam kebijakan jumlah anak, termasuk ketersediaan puskesmas yang memadai.
Ia mengatakan, “Boleh saja anak empat atau lima sepanjang di situ puskesmasnya berapa harus disediakan, kalau puskesmas rasionya melayani 10.000 penduduk, apakah dengan anak empat itu akan tersedia puskesmas yang memadai, kalau tidak ya jangan terlalu buru-buru menjadi empat.”
Selain kesehatan, kesiapan sektor pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja juga harus diperhatikan sebelum mendorong peningkatan jumlah anak.
Aspek lingkungan hidup turut menjadi perhatian, terutama terkait daya dukung alam dan kelestarian hutan di tengah potensi pertumbuhan penduduk.
Ia menambahkan, “Termasuk juga apakah lingkungan hidup kita itu masih bisa mencakup seandainya penduduk kita memiliki pertumbuhan yang tinggi, hutan-hutan kita apakah masih bisa kita lestarikan, sehingga kita berada pada persimpangan jalan, skenario bisa gagal kalau kita tidak bertindak secara bijak.”
Pendekatan Baru Program KB
BKKBN menyatakan pendekatan program KB saat ini tidak lagi berfokus pada pembatasan jumlah anak, melainkan pada konsep komunitas berencana.
Pemerintah berupaya menyeimbangkan antara jumlah sumber daya manusia dengan kebutuhan lapangan kerja agar tidak terjadi kelebihan tenaga kerja tanpa pekerjaan layak.
Sebaliknya, kebijakan juga diarahkan untuk mencegah kekurangan penduduk yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Budi menegaskan, “Tugas dari kami menyambung apa yang disampaikan Pak Gubernur Bali adalah melakukan atau mewujudkan keseimbangan demografi, bahwa penduduk kita intinya tidak boleh terlalu banyak, tetapi juga tidak boleh terlalu sedikit.”
Ia melanjutkan, “Jadi butuhnya kita di dunia industri berapa sebenarnya, ya ketersediaan layanan, ketersediaan lapangan pekerjaan dan seterusnya, maka jumlah suplai di sisi itu juga harus disesuaikan.”
- Penulis :
- Shila Glorya
