Pantau.com - Mantan Rektor IAIN Jakarta periode 2006-2010, Komaruddin Hidayat menilai seharusnya demokrasi dalam pemilihan umum adalah cerminan dari kedaulatan rakyat.
Namun menurutnya, masih ada lorong panjang yang memisahkan ini. Salah satunya praktek pemilihan legislatif ataupun pemilihan kepala daerah yang dinilai belum berkorelasi dengan tujuan utama yakni kesejahteraan rakyat.
"Apakah betul-betul murni berdaulat dan korelasi untuk kesejahteraan? Saya khawatir terhadap jarak jauh antara yang dipilih dan yang memilh. Ada lorong panjang gelap gentayangan, di dalamnya ada hoax, caci maki, merusak kultur politik," ungkapnya.
Baca juga: Waduh... 70,6 Persen Publik Tidak Kenal dengan Caleg di Daerahnya
Lebih lanjut, Komar justru menilai saat ini kedaulatan rakyat dibajak oleh partai politik. Sebab banyak parpol yang menjual jalan mulus kepada caleg yang tidak memiliki ideologi sehingga menjadikan politik sebagai bahan dagangan semata.
"Selama ini negara itu kedaulatan rakyatnya dikuasai parpol, dibajak parpol. Parpol yang mengacak kedaulatan, parpol menjual boarding pass yang ingin jadi caleg tapi mereka (caleg) tidak tahu ideologi sehingga jatuh pada perdagangan politik. Ini yang dikhawatirkan," ungkapnya.
Menurutnya, hal ini perlu kembali ditinjau ulang. Sebab ini menjadi biang kerok mahalnya demokrasi di Indonesia. Akhirnya praktek korupsi tak bisa dihindari.
"Ini perlu ditinjau ulang. Politik begitu mahal kemudian banyak reformasi memakan anak-anak sendiri, anak muda yang pintar masuk KPK padahal kesalahan pada sturkturnya, budaya politik tidak melindungi, bahkan banyak yang cari uang dalam politik," ungkapnya.
"Demokrasi tidak bisa diandalkan oleh satu konstitusi saja. Bisa rusak oleh politisi yang naik lewat tangga politk. Setalah naik, tangga itu dirusak. Oleh karena itu, rakyat yang punya kedaulatan tidak jadi aktor.
Baca juga: PDIP Diprediksi Catat Rekor Baru di Pemilu 2019, Kata Hasil Survei Ini
Untuk menangani hal ini kata dia, perlu adanya peninjauan kembali terhadap struktur politik dan aturan yang ada saat ini. Tujuannya, untuk memastikan apakah sudah dalam jalur yang benar atau tidak.
"Struktur politik perlu ditinjau ulang. Problem hulunya di mana? Yang perlu ditinjau adalah undang-undang politik, undang-undang pemilu, apakah betul seperti yang disampaikan atau tidak. Lagi-lagi jadi masalah," ungkapnya.
rn- Penulis :
- Adryan N
