Pantau.com - DPD RI melalui Komite I menggelar rapat kerja bersama Kemendagri, KemenkumHAM, Polri, Jaksa Agung, hingga TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2019).
Dalam kesempatan ini, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memprediksi pasca Pemilu 2019 akan ada ketidakpuasan terhadap hasil pesta demokrasi itu yang mengakibatkan ada unjuk rasa.
Hadi mengatakan, mengeluarkan pernyataan tersebut bukan tanpa alasan. Ia melihat ketidakpuasan terhadap proses pemilu terlihat di mana salah satu pihak terus menyuarakan kecurangan Pemilu.
"Setelah pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2019, kami memprediksi perkembangan situasi itu terjadi adalah dapat muncul keberatan terhadap hasil penetapan oleh KPU," ujar Hadi dalam rapat, di Ruang GBHN, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2019).
Baca juga: DPD RI Rapat Kerja dengan Mendagri hingga Kapolri Evaluasi Pemilu
"Akibat dari keberatan tersebut dapat terjadi aksi untuk melaksanakan unjuk rasa atau penyerangan terhadap kantor penyelenggara pemilu KPU Bawaslu yang sudah kami prediksi dan siagakan dengan Bapak Kapolri," lanjutnya.
Tidak hanya itu, Hadi juga memprediksi bahwa ke depan akan ada peningkatan hoax dan berita-berita bohong. "Hoax disebar karena ada aktor ingin memanfaatkan situasi yang berkembang. Dan polarisasi yang terbentuk selama masa kampanye menyebabkan identitas primordial kesukuan agama dan kesenjangan sosial dapat dimanfaatkan menimbulkan anarkisme massa," ungkapnya.
Hadi menilai jika semua prediksi tadi tidak bisa dikendalikan dan distabilisasi maka akan menimbulkan keamanan negara yang terganggu. Apalagi, menurutnya akan sangat gawat jika pihak paslon yang bersaing dalam kontestasi tidak bisa menahan atau mengendalikan diri. Dan akhirnya justru ada aktor yang memanfaatkan.
Baca juga: Bantah Pernyataan Rizal Ramli, KASAD: TNI AD Tak Miliki Data Pemilu
"Sebagian masyarakat kita masih memiliki sifat yang mudah terprovokasi dan mudah berubah jadi amuk. Sebab ini yang dimanfaatkan oleh aktor tersebut," ungkapnya.
Lebih lanjut, Hadi menegaskan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan, TNI sudah menyiapkan langlah-langkah antisipastif. Langkah antisipatif itu menurut Hadi, seperti pengambilan data hingga pemetaan terhadap daerah yang rawan dengan konflik.
"Melalui pembinaan teritorial saya telah memerintahkan tiap satuan kewilayahan untuk membangun kedewasaan politik masyarakat. Bintara pembina desa mengajak masyarakat untuk menyadari bahwa berbeda pilihan dalam pemilu adalah hal yang lumrah, namun hal itu bukan berarti saling memusuhi. Demikian pula terhadap proses yan berlangsung merupakan bagian dari kedewasaan politik berbangsa dan bernegara," tandasnya.
- Penulis :
- Widji Ananta
