Pantau.com - Beredar KTP untuk pendukung Prabowo-Sandi. Jika KTP pada umumnya singkatan dari Kartu Tanda Penduduk, KTP yang ini justru akronim dari Kartu Tanda Pendukung.
KTP Prabowo-Sandi ini tidak bisa didapatkan secara gratis. Dilihat dari situs pembuatan di ktpprabowo.id, terdapat tiga varian kartu dengan harga berbeda. Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengaku bahwa ia dan pihaknya tidak akan menanggapi secara berlebih terkait adanya KTP tersebut.
"Saya kira ini harus kita sikapi biasa-biasa saja tidak perlu kemudian kita sikapi secara emosional, apalagi dengan nyinyir yang justru tak menyatukan tapi tetap memelihara keterbelahan kita," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2019).
Baca juga: Viral KTP untuk Pendukung Prabowo-Sandi, Ada Tiga Jenis Harga Berbeda
Menurutnya, memang rasa kekecewaan dari Pilpres 2019 tentu masih terasa khususnya untuk pendukung Prabowo-Sandi. Terkait dengan adanya KTP tersebut Arsul ogah mempermasalahkan asalkan tidak melanggar hukum.
"Kan sudah ada ukurannya bahwa apakah apapun bentuk ekspresi itu, wajar, diperbolehkan atau tidak, sudah ada ukurannya, ukurannya apa, ukurannya banyaknya UU Informasi dan Transaksi elektronik, kemudian RKHUP dan UU lainnya yang terkait. Jadi saya kira itu kita sikapi dengan bijak," ungkapnya.
Baca juga: Demokrat Masih Galau, Gabung Jokowi atau Jadi Jadi Oposisi
Lebih lanjut, Arsul meyakini bahwa adanya peristiwa ini hanya bersifat sementera. Termasuk juga menurutnya terkait isu bahwa kubu Prabowo-Sandi akan membuat bank syariah.
"Ada yang minta Pak Prabowo Sandi bikin bank sendiri, itu wajar-wajar saja, bikin bank bukan sesuatu yang dilarang, diperbolehkan asal syarat-syarat menurut UU perbankan dan peraturan BI dipenuhi. Mau bikin kartu tanda anggota khusus enggak masalah, sepanjang organisasinya bukan organisasi yang terlarang. itu saja," tandasnya.
- Penulis :
- Adryan N
