Pantau.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas yang baru saja dilantik Suharso Monoarfa memastikan bahwa proses pemindahan ibu kota dan perencanaan pembangunan pada 5 tahun ke depan akan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disiapkan.
Suharso mengatakan, bahwa ia telah mempelajari beberapa agenda prioritas Bappenas seperti mengembalikan marwah Bappenas sebagai clearing house atau sentralisasi dari perencanaan sampai proses dan evaluasi pembangunan.
Baca Juga: Jadi Ibu Kota Baru, Penajam Paser Utara Antisipasi Lonjakan Penduduk
“Ini clearing house perencanaan nasional dan sifatnya konvergen dan dapurnya Bappenas itu yang harus dikembalikan,” katanya saat sertijab di Kantor Bappenas Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Selain itu, Ketum PPP ini mengaku akan menyelesaikan tugas terkait undang-undang tentang pemindahan ibu kota yang sebelumnya telah disampaikan oleh Menteri PPN periode 2014-2019 Bambang Brodjonegoro saat sambutan.
Lebih lanjut, Suharso menuturkan, visi Bappenas sebagai clearing house dan tugas menyelesaikan UU itu memang merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo sehingga birokrasi lebih tertib dan fungsional.
"Hal ini mengingat keputusan mau dibuat lebih pendek,” ujarnya.
Terakhir, Suharso tak mau pemindahan ibu kota ini menjadi gagal seperti pemindahan ibu kota yang sudah terjadi di luar negeri. Ia mengacu konsep pemindahan ibu kota seperti Washington D.C dan Kazakhstan sebab dua kota tersebut dianggapnya ideal.
Baca Juga: Jokowi: Tidak Ada Target 100 Hari Kerja
“Jangan sampai seperti Canberra yang kalau sudah sore atau malam it is not kota yang alive, tiba-tiba tidak ada semua dan redup semua. Mungkin yang sedang-sedang seperti Washington, D.C. atau seperti Kazakhstan dia bikin ibu kota Astana,” tandasnya.
- Penulis :
- Bagaskara Isdiansyah
