Pantau.com - Rencana modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista TNI menuai polemik di publik lantaran fantastisnya jumlah anggaran yang diajukan oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Belakangan ini, dokumen Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahan dan Keamanan Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 tersebar di publik.
Dalam dokumen Raperpres tersebut disebutkan rencana modernisasi alutsista membutuhkan dana Rp1.760 triliun dan bisa menggunakan skema utang asing. Jumlah ini bahkan disebut setengah besaran anggaran belanja negara pada APBN 2021. Namun, belakangan Kemenhan membantahnya.
Selain jumlah anggaran yang diminta sangat besar, pengadaan alutsista TNI dengan skema pinjaman itu juga disebut-sebut melibatkan para kolega dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Salah satunya adalah PT Teknologi Militer Indonesia (TMI). Nama perusahaan ini mencuat pertama kali setelah Pengamat Militer Connie Rahakundini beberapa waktu lalu menyampaikan ada yang tidak wajar dengan keberadaan perusahaan tersebut karena berada di dalam lingkungan Kementerian Pertahanan.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bawa PT TMI merupakan perusahaan yang bersifat swasta dan berada di bawah yayasan Kemenhan. "PT TMI itu berada di bawah yayasan Kemhan. Dan artinya bukan kepunyaan Kemhan secara langsung. Karena yayasan, itu sifatnya sudah swasta," kata Dasco dikutip dari Kompas.com, Rabu (2/6).
Baca juga: Raker di DPR, Menhan Prabowo Beberkan Rencana Pembelian Alutsista TNI
Selain itu, diketahui ada tiga kader dan satu mantan kader Gerindra yang menjadi komisaris di PT TMI. Mereka adalah Glenny Kairupan, Yudi Magio Yusuf, dan Angga Raka Prabowo. Sementara, Prasetyo Hadi yang dikabarkan merupakan kader Gerindra sudah mengundurkan diri. Atas dasar tersebut, Dasco menilai wajar dan tak ada yang perlu dipermasalahkan apabila ada kader Partai Gerindra yang menjadi komisaris di perusahaan itu.
Di sisi lain, anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas membantah isu yang menyebutkan bahwa Menhan Prabowo menunjuk PT TMI menangani proyek alutsista senilai Rp1.760 triliun. "PT TMI adalah wadah yang sejalan dengan keinginan Menhan Prabowo agar Indonesia tidak dibohongi mafia Alutsista," kata Yan Mandenas di Jakarta, Rabu (2/6).
Dia menegaskan Kemhan tidak membuat perseroan namun yayasan membuat perseroan, itu sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Selain itu menurut dia, masyarakat perlu ketahui bahwa tidak ada satu pun kontrak dari Kementerian Pertahanan diberikan kepada PT TMI apalagi jika disebut mendapat kontrak untuk pengadaan atau pembelian alutsista. "Itu jelas keliru dan tidak benar sama sekali. PT TMI adalah konsultan, fungsi dan perannya hanya untuk itu," ujarnya.
Kendati demikian, PT TMI menyatakan belum mendapat kontrak apapun dari Kemenhan soal pengadaan alutsista TNI. "PT TMI tidak ditugaskan untuk pembelian atau pengadaan oleh Kementerian Pertahanan," kata Corporate Secretary PT TMI, Wicaksono Aji dalam keterangan tertulis, Rabu (2/6).
Ia juga mengklaim PT TMI diisi para ahli setelah dilibatkan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam memodernisasi alutsista. "PT TMI adalah wadah dari para ahli-ahli alutista berteknologi canggih, ahli elektronika, dan teknokrat anak bangsa yang mempelajari dan alih teknologi (ToT) dalam proses pencarian alutsista terbaik," katanya.
Lalu seperti apa sebenarnya PT TMI ini?
Dilansir dari Kompas.com, berdasarkan salinan akta perusahaan PT TMI didirikan sebagai perusahaan swasta nasional pada 14 Agustus 2020 dan berstatus perseroan tertutup. PT TMI dibentuk oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan. Dulunya adalah Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan di bawah Kemenhan.
Industri ini disebut miliki tujuan sebagai industri pengolahan, industri pesawat terbang dan perlengkapannya, reparasi pemasangan mesin hingga perlatan dan reparasi produk logam pabrikasi, mesin, dan peralatan.
Baca juga: Dahnil Anzar: Rencana Strategis Kemhan Agar Indonesia Siap Hadapi Ancaman
Kemudian instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya, komunikasi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah, hingga kontruksi telekomunikasi navigasi udara. Perusahaan ini sendiri berdiri dengan modal yang disetorkan senilai Rp 50 miliar dengan jumlah 50.000 lembar. Harga per lembar sahamnya Rp1.000.000.
Berdasarkan salinan akta tersebut disebutkan terdapat tiga direktur dan seorang komisaris PT TMI dengan status tidak memiliki saham. Mereka adalah Prasetyo Hadi (komisaris), Satrio Dimas Aditya, Tony Setya Boedi Hoesodo, dan Wicaksono Aji.
Sedangkan pengurus dan pemilik saham adalah Glenny H Kairupan sebagai komisaris utama, Harsusanto sebagai direktur utama, Judi Magio Yusuf sebagai komisaris, Mundasir sebagai direktur, dan Nugroho Widyotomo sebagai komisaris.
Untuk diketahui, Glenny dan Magio merupakan teman seangkatan Prabowo di Akademi Militer yang juga yang juga aktif di Partai Gerindra, Harsusanto adalah mantan pimpinan PT PAL, sedangkan Nugroho adalah lulusan Akmil 1983 dan Mundasir lulusan Akmil 88A.
- Penulis :
- Noor Pratiwi
