Kenaikan UKT Bebani Mahasiswa, Anwar Abbas: Pemerintah Harus Bertindak

Pantau - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mengkritik kenaikan biaya UKT yang mencapai tiga hingga empat kali lipat. 

Menurutnya, hal ini sama saja dengan melarang orang miskin atau tidak mampu untuk melanjutkan kuliah.

“Kenaikan uang kuliah melonjak cukup tinggi, bahkan ada yang sampai 3 dan 4 kali lipat lebih mahal dari sebelumnya. Dengan begitu, bisa dipastikan hanya anak-anak orang kaya dan berduit saja yang akan bisa masuk perguruan tinggi,” ujar Anwar Abbas kepada wartawan, Senin (20/5).

Anwar, yang akrab disapa Buya Anwar, menekankan bahwa negara yang mendorong kemajuan seharusnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi rakyatnya untuk mengenyam pendidikan. Terlebih lagi, UUD 1945 mengamanatkan alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan.

“Supaya generasi mudanya bisa kuliah di perguruan tinggi, tidak hanya untuk tingkat S1, tapi juga S2 dan S3,” tegasnya.

Anwar meminta DPR RI dan pemerintah segera mengatasi masalah kenaikan UKT yang membebani mahasiswa dan orang tua mereka.

“Diharapkan kepada pemerintah dan DPR agar bisa mengatasi masalah ini secepatnya dan dengan sebaik-baiknya,” ujar Ketua PP Muhammadiyah ini. 

“Karena jika tidak, maka berarti pemerintah dan DPR telah membuat kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap rakyatnya sendiri,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, juga mengungkapkan keheranannya terhadap kenaikan UKT yang tidak wajar, berdasarkan aduan dari mahasiswa.

“Naiknya dari Rp 2,5 juta menjadi Rp 10 juta, dari Rp 4 juta menjadi Rp 14 juta sekian dan sebagainya, tiga kali lipat,” ungkap Abdul Fikri pada Sabtu (18/5).

Kenaikan biaya UKT ini menuntut perhatian serius dari pemerintah dan DPR RI untuk segera mengambil langkah konkret guna memastikan akses pendidikan tinggi tetap terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.