DPR RI Curigai Perdagangan Minyak Gelap di Indonesia

Pantau - DPR RI mencurigai adanya perdagangan minyak gelap atau ilegal di Indonesia yang lolos dari pengawasan Kementerian ESDM. 

Kecurigaan ini disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Demokrat, Hendrik Halomoan Sitompul, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana.

Hendrik menyatakan kekhawatirannya terhadap pengawasan Ditjen Migas Kementerian ESDM dalam jual beli minyak di Indonesia. 

"Saya sangat khawatir perdagangan minyak dan BBM di Indonesia. Saya tidak tahu para pedagang atau agen itu mereka dapat minyak dari mana," ungkap Hendrik dalam RDP tersebut di DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2024).

Hendrik menambahkan, terdapat indikasi BBM yang tidak seharusnya dimiliki oleh para pedagang, namun diperdagangkan secara gelap di pasar. 

"Setiap transaksi BBM itu ada minimal dua pajak, tapi ini tidak keluar. Karena mereka main antara PT A dan PT B, mereka buka faktur pajak tapi itu bodong semua," jelasnya.

Ia mendesak, Plt Dirjen Migas Dadan untuk mendalami temuannya dan meminta Kementerian ESDM untuk memanggil seluruh pemilik izin niaga umum (INU) migas. 

Menyoroti kasus tender pengadaan BBM oleh BUMN, Hendrik mengungkapkan, BUMN tersebut tidak menggunakan sinergi dengan sesama BUMN dan malah membebaskan pihak luar untuk masuk dalam pengadaan. 

"Yang herannya, bisa saja mereka (oknum diduga pedagang gelap) beri diskon lebih tinggi dari Pertamina. Ini gak benar," ujarnya.

Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mendukung pernyataan Hendrik dan mengatakan pihaknya siap untuk membentuk tim investigasi jika diperlukan. 

"Masa ada orang jual minyak sampai jauh di bawah harga Pertamina? Agak gak logic kalau tidak penyelundupan," kata Sugeng.

Sugeng menambahkan bahwa isu ini harus didalami bersama dan tidak menutup kemungkinan pembentukan tim investigasi lintas komisi. 

"Begitu luas negeri kita dengan potensi selundupan di sana-sini. Nanti kita coba dalami bersama, kalau kita perlu tim investigasi penting juga lintas komisi," tandasnya.