Pantau - Pemerintah diminta untuk tidak memaksakan penyelenggaraan upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, jika infrastruktur belum sepenuhnya rampung.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menyatakan bahwa masyarakat Indonesia sudah mengetahui bahwa IKN telah dipindahkan, sehingga tidak perlu ada penegasan melalui acara seremonial.
"Karena apapun sesuatu yang tidak maksimal pastinya hasilnya tidak optimal. Tak perlu sebenarnya ada acara seremonial sekadar menegaskan IKN itu sudah jadi ibu kota," ujar Adi, Kamis (8/8/2024).
Adi menegaskan, yang lebih penting adalah meramaikan IKN dan memastikan aktivitas kedewanan dan kenegaraan pindah ke sana.
Ia juga menekankan pentingnya segera mencari investor agar kehidupan di IKN bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, terutama dalam hal ekosistem ekonomi dan peradaban masyarakat.
"Agustusan ini apa urgensinya? Kalau hanya ingin menunjukkan IKN sudah pindah, tak perlu ada Agustusan. Yang penting itu kapan presiden dan wapres tinggal di sana," tandasnya.
Pemerintah tengah mempercepat penyelesaian infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menjelang peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia. Namun, kesiapan infrastruktur di IKN masih menjadi perhatian utama berbagai pihak.
Menurut laporan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pembangunan sejumlah fasilitas penting seperti kantor pemerintahan, jalan utama, dan sarana pendukung lainnya sedang berjalan.
Meski ada kemajuan signifikan, beberapa proyek utama diperkirakan belum selesai tepat waktu.
- Penulis :
- Aditya Andreas
