Pantau - Anggota Pansus Haji DPR RI, Marwan Jafar mengungkapkan, kesimpulan dan rekomendasi Pansus Hak Angket Haji DPR RI akan disampaikan pada Rapat Paripurna akhir pada Senin (30/9/2024).
"Seharusnya rekomendasi Pansus dibacakan hari ini, 26 September 2024, dalam rapat paripurna. Namun, jadwal tersebut diundur hingga 30 September mendatang," ujar Marwan Jafar dalam acara Dialektika Demokrasi, Kamis (26/9/2024).
Marwan menyoroti buruknya kualitas pelayanan haji tahun 2024. Berdasarkan keterangan para saksi dan hasil temuan Pansus, pelayanan haji tahun ini dinilai sangat tidak memadai.
"Pelayanan haji tahun 2024 sungguh menyedihkan dan sangat ironis," tegasnya.
Selain itu, Marwan menyebut adanya dugaan kuat terkait pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.
"Jika penyelidikan lebih lanjut dilakukan oleh aparat penegak hukum, hampir dipastikan ada indikasi pelanggaran pidana korupsi dengan bukti yang cukup. Sekarang, bola berada di tangan aparat penegak hukum, bukan lagi di DPR," jelas Marwan.
Marwan, yang merupakan legislator dari Fraksi PKB, juga mengkritik Kementerian Agama. Menurutnya, penyelenggaraan haji tahun 2024 tidak menunjukkan kompetensi dan kredibilitas yang memadai, meskipun Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim.
Sementara itu, pengamat haji, Ade Marfudin, memuji langkah DPR RI dalam menggunakan hak angket sebagai upaya untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan haji. Menurut Ade, masyarakat kini menantikan rekomendasi yang komprehensif dari Pansus.
"Pansus ini memberikan pekerjaan rumah penting bagi pemerintahan yang baru. Masyarakat berharap adanya perubahan dan perbaikan dalam pelayanan serta penyelenggaraan haji," kata Ade.
Ade menambahkan, Pansus telah memberikan harapan besar kepada masyarakat untuk adanya perbaikan total dalam sistem pengelolaan ibadah haji.
"Masyarakat menginginkan hasil akhir yang berupa perbaikan menyeluruh terhadap perhatian kita pada tata kelola haji," tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
