Pantau - Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) mengaku tidak setuju terhadap wacana pemangkasan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN.
Menurutnya, yang menjadi persoalan bukanlah jumlah anggaran yang dialokasikan, melainkan bagaimana anggaran tersebut digunakan secara tepat guna.
"Saya tidak setuju anggaran 20% dipangkas. Yang penting bukan jumlahnya, tetapi dipakai untuk apa," ujar JK usai mengisi acara di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/10/2024).
JK menegaskan, anggaran pendidikan seharusnya dialokasikan pada prioritas utama, seperti infrastruktur, peningkatan jumlah guru, serta perbaikan sistem pendidikan. Ia memperingatkan, penyimpangan dalam penggunaan anggaran ini bisa berdampak negatif.
"Jangan dipakai di luar yang empat tadi, seperti infrastruktur, penambahan guru, dan sistem yang baik. Begitu melenceng, akan terjadi masalah," jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa anggaran 20% untuk pendidikan merupakan amanat konstitusi, sehingga pengurangan anggaran ini bisa berdampak serius terhadap stabilitas pemerintahan.
"Kalau tidak mencapai 20%, pemerintah bisa jatuh, karena angka itu ada di konstitusi. Kalau hanya diatur di undang-undang, masih bisa diubah-ubah," lanjutnya.
JK menambahkan, hanya ada tiga negara di dunia yang menetapkan anggaran pendidikan dalam konstitusi, yaitu Indonesia, Taiwan, dan Brasil. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pendidikan, namun ia kembali menekankan pentingnya pelaksanaan yang baik.
"Yang penting sekarang adalah bagaimana melaksanakan ini semua dengan sebaik-baiknya, dengan kebersamaan dan detil perencanaan," tutup JK.
- Penulis :
- Aditya Andreas
