HOME  ⁄  News

Bahlil Ungkap Rencana Bangun Pabrik LPG Kapasitas hingga 2 Juta Ton

Oleh Firdha Riris
SHARE   :

Bahlil Ungkap Rencana Bangun Pabrik LPG Kapasitas hingga 2 Juta Ton
Foto: Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia (tengah) bersama Wamen ESDM, Yuliot Tanjung (kanan), dan Sekjen Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana (kiri) saat raker dengan Komisi XII DPR, Rabu (13/11/2024). ANTARA/Dhemas Reviyanto/YU

Pantau - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan rencana untuk membangun pabrik Liquefied Petroleum Gas (LPG) dengan kapasitas produksi mencapai 1,5 hingga 2 juta ton per tahun untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang selama ini cukup besar.

“Pertama, kami mendorong Pertamina untuk membangun pabrik ini. Kedua, kami juga akan mendorong swasta sehingga mereka bisa berkompetisi,” kata Bahlil dilansir Antara, Senin (18/11/2024).

Hal tersebut disampaikannya dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (13/11). Saat ini, Indonesia masih sangat bergantung pada impor LPG untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Bahlil mengatakan subsidi LPG nasional telah membebani negara Rp83 triliun setiap tahunnya.

Baca juga: Begini Cek LPG Pertamina Asli atau Oplosan

Adapun konsumsi LPG di Indonesia mencapai 8 juta ton per tahun, tetapi produksi LPG dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 1,9 juta ton. Sementara sisanya harus dipenuhi melalui impor.

Menurut Bahlil, meskipun nantinya akan dibangun pabrik LPG berkapasitas 2 juta ton, Indonesia masih akan mengalami defisit LPG sekitar 4 juta ton. Pasalnya, kata dia, potensi gas alam yang digunakan sebagai bahan baku LPG, yakni propana (C3) dan butana (C4) hanya mencapai 1,5 hingga 2 juta ton per tahun.

Untuk mengatasi defisit tersebut, Bahli mengatakan bahwa pemerintah akan mempercepat pembangunan jaringan gas atau jargas di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, dan Yogyakarta. Sementara sebagian wilayah Sumatera sudah mulai dibangun.

Untuk mempercepat pembangunan proyek tersebut, Bahlil mengusulkan pemanfaatan dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ia beralasan jika proyek tersebut diserahkan sepenuhnya kepada swasta, dikhawatirkan tidak dapat diselesaikan dalam satu periode pemerintahan.

“Dan ini sudah saya laporkan kepada menteri keuangan dan presiden,” ucap Bahlil.

Baca juga: Ini Alasan Menteri Bahlil Tak Naikkan Harga LPG Subsidi


 

Penulis :
Firdha Riris