Pantau - Sebelumnya Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mendukung pemerintah daerah (pemda) ikut berkontribusi terkait sumbangan untuk program makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp5 triliun. Dalam keterangannya, Wamendagri, Bima Arya mengatakan bahwa hal tersebut tidak wajib bagi wilayah yang pendapatan daerahnya masih rendah.
"Untuk APBD kan ada daerah yang kapasitas fiskalnya itu kuat. Artinya, transfer dari pusatnya lebih kecil daripada pendapatan daerah. Tapi ada yang lemah. Nah, untuk yang lemah ini tentu tidak suatu kewajiban atau keharusan," kata Bima di Balai Kota, Jakarta, Senin (20/1/2025).
"Tidak wajib, tapi sangat sesuai, sangat tergantung kepada kapasitas fiskal di daerah. Itu poin utamanya," imbuhnya.
Namun, untuk daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat, maka Kemendagri mempersilakan pengalokasian APBD untuk mendukung program MBG. Pemerintah pusat tidak akan memakasakan adanya alokasi anggaran, jika pendapatan daerahnya masih rendah.
"Tapi bagi yang kapasitas fiskalnya kuat seperti Kabupaten Badung di Bali dan beberapa tempat lainnya, yang memungkinkan mengalokasikan itu, maka silakan. Silakan dialokasikan, karena ada beberapa model kemitraan dengan Badan Gizi Nasional," ucapnya.
Tentu setiap daerah memiliki prioritas seperti untuk kebutuhan pembangunan, sehingga tidak bisa dipaksa untuk memberikan subsidi. Bima menambahkan, angka Rp5 triliun itu diperoleh setelah menimbang APBD yang dimiliki seluruh daerah.
"Rp 5 triliun udah menghitung semua mana yang mampu mana yang enggak mampu udah membaca keseluruhan," kata Bima.
Baca juga: Menko Pangan Ungkap Potensi Tambah Anggaran MBG Rp140 triliun di 2025
Sementara, Pj Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi memberikan contoh alokasi anggaran untuk mendukung MBG. Ia mengatakan telah menyiapkan Rp459 juta, dengan estimasi setiap dapur membutuhkan dana sebesar Rp3 juta.
"Sebagai contoh, misalnya di Jakarta, kami sudah laporkan juga, bahwasannya kalau memang ada penugasan, Jakarta itu siap untuk ikut peran kontribusi dalam hal penganggaran. Kita tahun ini kan diharapkan katakanlah katanya ada sekitar 153 SPPG," kata Teguh.
"Kalau misalnya, dihitungnya 1 SPPG kurang lebih, ini kurang lebih hanya perlu sekian rupiah atau Rp 3.000.000, berarti kami siap dengan anggaran Rp 459.000.000 untuk bersama-sama men-support program MBG itu," imbuhnya.
Baca juga: DPR Turut Dorong Pemda Berkontribusi Terhadap Program MBG Lewat APBD
Sebelumnya, Tito juga telah berdiskusi dengan seluruh sekretaris daerah (sekda) melalui saluran telekonferensi untuk membahas dukungan daerah terhadap program MBG. Hingga kini, total kontribusi pemda tahun 2025 telah mencapai Rp 2,3 triliun.
"Sebagian sudah mengalokasikan anggaran di APBD-nya dan untuk tahun 2025 ini. Lebih kurang kontribusi daerah yang mau ikut berpartisipasi, itu lebih kurang Rp 2,3 triliun (saat ini)," jelas Tito, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1).
Tito mengatakan eksekusi akan dimulai setelah September, usai pelantikan para kepala daerah. Proses ini akan melibatkan pergeseran anggaran dan perubahan APBD serta pembangunan sekitar 2.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah-sekolah.
"Kalau ditambah APBD provinsi yang PAD-nya kuat itu bisa lebih kurang hampir Rp 5 triliun, jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah," ujarnya.
Jumlah Rp5 triliun tersebut terdiri dari anggaran kabupaten/kota sebesar Rp2,3 triliun dan anggaran pemerintah provinsi sebesar Rp2,5 triliun, sehingga total kontribusi daerah untuk MBG mencapai Rp5 triliun.
"Sekali lagi targetnya antara 2.000 sampai 4.000 (SPPG) mulai bulan September (pembangunan), selama 4 bulan dengan anggaran Kabupaten Rp 2,3 triliun, kemudian provinsi lebih kurang Rp 2,5 triliun (total Rp 5 triliun)," tutupnya.
Baca juga: Ketimbang Dana Zakat, Irma Suryani Usulkan Program MBG Dibiayai dari Cukai Rokok
Baca juga: DPD Usulkan Program MBG Ikut Dibiayai Lewat Dana Zakat
- Penulis :
- Laury Kaniasti
