Pantau - Komisi XII DPR RI mengkritik keras kebijakan Kementerian ESDM yang secara mendadak membatasi distribusi gas LPG 3 kilogram (kg) dengan menghapus pengecer dari mata rantai distribusi per 1 Februari 2025.
Keputusan ini dinilai tanpa persiapan yang matang, sehingga memicu kepanikan dan antrean panjang di berbagai daerah.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menilai kebijakan ini pada dasarnya bertujuan baik, yakni untuk memastikan subsidi LPG 3 kg tepat sasaran dan mengurangi penyimpangan di tingkat pengecer.
Namun, ia mengkritik pelaksanaan kebijakan yang secara tiba-tiba tanpa uji coba lapangan justru menimbulkan kekacauan di masyarakat.
“Pemangkasan mata rantai distribusi di tingkat pengecer dilakukan tanpa persiapan infrastruktur yang memadai. Ini seperti orang yang biasanya beli beras di warung, kini harus beli langsung di gilingan padi,” ujar Sugeng dalam konferensi pers, di Gedung DPR RI, Selasa (4/2/2025).
Baca Juga: Kisruh Pembatasan Gas LPG, Dasco Ungkap Pesan Presiden Prabowo Agar Harga Ditertibkan
Menurut Sugeng, kebijakan ini mengakibatkan kepanikan di masyarakat, meskipun secara volume pasokan gas LPG 3 kg sebenarnya tetap tersedia di pasaran.
Namun, karena perubahan distribusi yang mendadak, terjadi fenomena panic buying yang berujung pada antrean panjang dan kelangkaan di berbagai daerah.
“Tanpa sosialisasi dan mekanisme pengganti yang jelas, masyarakat kebingungan. Kementerian ESDM seharusnya melakukan simulasi terlebih dahulu sebelum menerapkan kebijakan ini agar tidak menimbulkan kegaduhan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan, subsidi LPG 3 kg dalam APBN 2025 mencapai Rp87 triliun, yang merupakan salah satu alokasi subsidi energi terbesar.
“Oleh karena itu, segala perubahan dalam distribusi harus dirancang dengan matang agar tepat sasaran tanpa merugikan masyarakat kecil yang bergantung pada gas subsidi tersebut,” tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
- Editor :
- Muhammad Rodhi
