Pantau Flash
HOME  ⁄  News

Bupati Gunungkidul Tolak Pembelian Mobil Dinas Baru Senilai Rp1,5 miliar

Oleh Laury Kaniasti
SHARE   :

Bupati Gunungkidul Tolak Pembelian Mobil Dinas Baru Senilai Rp1,5 miliar
Foto: Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih. (ANTARA/HO-Humas Pemkab Gunungkidul)

Pantau - Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih secara tegas menolak rencana pembelian mobil dinas baru senilai Rp1,5 miliar yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia meminta anggara dialokasikan untuk program yang lebih mendesak.

Keputusan tersebut diambil karena dirinya menilai bahwa mobil dinas yang digunakan oleh pejabat sebelumnya masih berada dalam kondisi baik dan sangat layak untuk digunakan, sehingga tidak perlu ada pengeluaran tambahan untuk membeli mobil dinas baru yang dapat dialihkan untuk kepentingan lain.

“Mobil dinasnya juga masih layak dipakai, kami mobil dinas tidak akan mengambil, akan kami alihkan yang lebih penting dari pada itu,” kata Endah.

Alasan lain yang mendasari keputusan ini adalah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah digalakkan pemerintah pusat. Di tengah keterbatasan anggaran, Endah memilih untuk mengalokasikan dana yang telah disediakan untuk penataan Alun-alun Wonosari dan mengintervensi jalan kabupaten yang rusak.

“Jika di anggaran murni penataan alun-alun kurang, maka anggaran untuk beli mobil dinas bupati dan wakil akan kami alihkan untuk menyempurnakan Alun-alun Wonosari. Jika itu cukup, maka kami hibahkan untuk infrastruktur, untuk swakelola yang dilakukan oleh Dinas PU atau sesuai hasil dari masukan masyarakat di jalan kabupaten yang menjadi kewenangan kami, akan kami hibahkan untuk itu,” kata Endah.

Baca juga: Bupati Situbondo Tolak Mobil Dinas Alphard, Fokus pada Efisiensi Anggaran

Saat ditanya mengenai pengadaan seragam ASN, Endah menjelaskan bahwa dirinya telah menggelar rapat tertutup dengan kepala dinas dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), di mana dalam rapat tersebut diputuskan untuk menunda pelaksanaan pengadaan seragam.

"Pengadaan seragam ASN yang nilainya hampir Rp3,2 miliar itu pun kepala dinas, TAPD, dan sekda sudah kami kumpulkan untuk rapat tertutup, bahwa hal-hal yang belum penting untuk kami lakukan kami tunda, walaupun sudah dipasang dalam anggaran juga untuk kami minta ditunda untuk kami gunakan hal yang lebih penting dari itu," ujar Endah.

Endah mengatakan penundaan tersebut juga sesuai dengan visi misi dan program prioritas bupati yang sudah disejajarkan dengan rencana pembangunan Astacita dari Presiden Prabowo Subianto.

"Kami harus efisiensi dan menggunakan anggaran sesuai program utama," katanya.

Baca juga: Wali Kota Yogyakarta Tolak Pengadaan Mobil Dinas Baru, Pilih Fokus Penanganan Sampah

Penulis :
Laury Kaniasti