Pantau - Presiden Palestina Mahmoud Abbas menegaskan komitmennya untuk menyelenggarakan pemilihan umum presiden dan parlemen dalam waktu satu tahun setelah berakhirnya perang antara Israel dan Gaza.
Pernyataan ini disampaikan Abbas melalui sambungan video dalam konferensi internasional mengenai Palestina yang digelar di New York, bertepatan dengan Sidang Umum PBB pekan ini.
Rencana pemilu tersebut disebut sebagai langkah penting untuk membangun kembali legitimasi politik dan memperkuat institusi demokrasi Palestina pascakonflik.
Abbas menegaskan bahwa rakyat Palestina menginginkan "sebuah negara yang berdasarkan pluralisme dan peralihan kekuasaan secara damai."
Visa Dicabut AS, Abbas Gagal Hadir Langsung di Sidang PBB
Mahmoud Abbas tidak dapat hadir secara langsung dalam konferensi tersebut karena visanya dicabut oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.
Ia menjadi salah satu dari 80 pejabat Palestina yang tidak dapat memasuki wilayah AS dan tidak bisa menghadiri Sidang Umum PBB ke-80 secara fisik.
Meskipun demikian, Abbas tetap memanfaatkan forum internasional ini untuk menyerukan kepada negara-negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina agar segera melakukannya.
Gelombang Dukungan terhadap Negara Palestina Terus Bertambah
Dalam konferensi yang sama, Presiden Prancis Emmanuel Macron secara resmi menyatakan bahwa Prancis kini mengakui Negara Palestina.
"Saya menyatakan bahwa hari ini Prancis mengakui negara Palestina," ujar Macron.
Langkah Prancis ini diikuti oleh Australia, Kanada, dan Portugal, yang juga mengumumkan pengakuan resmi mereka terhadap kemerdekaan Palestina pada hari yang sama.
Dengan bertambahnya negara-negara besar yang memberikan pengakuan, dukungan global terhadap perjuangan diplomatik Palestina untuk meraih status negara berdaulat terus menguat.
Pernyataan Abbas dan gelombang pengakuan internasional ini memperkuat dorongan bagi solusi dua negara sebagai jalan damai yang semakin mendapatkan legitimasi di tingkat global.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
