Pantau - Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan pentingnya akuntabilitas sebagai kunci perdamaian bagi rakyat Palestina dalam Sidang Ke-60 Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss.
Wakil Menteri HAM Mugiyanto mewakili delegasi Indonesia dalam forum internasional tersebut pada Senin (29/9/2025) waktu setempat.
Dalam pernyataannya, Mugiyanto menyampaikan bahwa masa depan solusi dua negara sangat bergantung pada keberanian komunitas internasional dalam menegakkan akuntabilitas hari ini.
"Masa depan solusi dua negara bergantung pada seberapa teguh kita menegakkan akuntabilitas hari ini," ungkapnya.
Komitmen Indonesia terhadap Solusi Damai
Pernyataan Indonesia di forum PBB tersebut mencerminkan sikap Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya disampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi mengenai Palestina dan Solusi Dua Negara di Markas PBB, New York, pada Senin (22/9).
Dalam forum dunia itu, Presiden Prabowo mengecam keras genosida militer Israel di Gaza.
Presiden juga menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian antara Palestina dan Israel.
Mugiyanto menyampaikan bahwa serangan tanpa henti terhadap rakyat Palestina serta agresi terhadap negara berdaulat lain merupakan bentuk penodaan terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional.
Ia juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas penderitaan rakyat Palestina yang hak-hak dasarnya dirampas di tanah airnya sendiri.
Seruan Kemanusiaan dan Penegakan Hukum Internasional
Mugiyanto mengutip laporan dari badan-badan PBB mengenai kondisi malnutrisi akut dan ancaman kelaparan yang terus memburuk di Gaza Utara.
Menurutnya, situasi tersebut menjadi pengingat bahwa keselamatan dan kesejahteraan rakyat Palestina harus menjadi prioritas utama.
Ia juga menyoroti kondisi anak-anak Palestina yang tumbuh besar di tengah perang, menciptakan lingkaran ketakutan dan kebencian yang tidak berkesudahan.
"Menurunkan bencana kemanusiaan dan melindungi warga sipil harus menjadi yang utama. Indonesia juga menyerukan semua pihak untuk memastikan keselamatan para pekerja kemanusiaan yang mengabdikan diri melindungi manusia," ia mengungkapkan.
Mugiyanto menambahkan bahwa pengiriman bantuan kemanusiaan sangat penting, tetapi akuntabilitas tetap menjadi palu yang dapat memutus rantai penderitaan tersebut.
Indonesia, lanjutnya, akan terus berkomitmen memperjuangkan penegakan hukum internasional, perlindungan HAM, dan penyelesaian damai konflik melalui forum-forum multilateral.
- Penulis :
- Aditya Yohan
