Pantau - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin para pengembang di wilayah timur menyusul peristiwa pergeseran tanah yang terjadi di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur.
Evaluasi dilakukan bersamaan dengan proses kajian teknis oleh tim ahli, termasuk kajian geologis untuk mengetahui penyebab utama bencana yang terjadi pada Kamis, 29 Januari 2026.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak pada Selasa, 3 Februari 2026.
"Hasil kajian sedang berproses. Insya Allah hari Selasa (3/2), kami akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang terdampak," ungkapnya.
Pemerintah Tegas Soal Pelanggaran Pembangunan
Bupati Rudy menegaskan bahwa Pemkab Bogor tidak akan ragu menindak pelanggaran dalam proses pembangunan.
"Kalau ada kelalaian dalam pembangunan yang tidak sesuai izin, bahkan tidak berizin, kami pastikan akan kami lakukan penindakan sesuai ketentuan," ujarnya.
Pemkab Bogor telah menginventarisasi seluruh pengembang yang aktif di wilayah timur dan melakukan evaluasi terhadap izin-izin yang dikeluarkan sebelum masa kepemimpinan Rudy.
"Tim di lapangan sejak kami datang sampai hari ini terus melakukan evaluasi terhadap izin-izin yang sudah keluar. Data lengkapnya ada di dinas perumahan, permukiman serta dinas pertanahan dan tata ruang," jelas Rudy.
Korban Diberi Bantuan Sewa Rumah dan Relokasi Sementara
Sebanyak 60 kepala keluarga terdampak bencana telah menerima bantuan uang sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan selama enam bulan, yang dibayarkan sekaligus dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
"Keselamatan masyarakat adalah yang utama. Hari ini kami pastikan tidak ada lagi warga yang bermalam di tenda pengungsian," tegas Rudy.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Ade Hasrat menyebut, pergeseran tanah juga terjadi di dua wilayah lain, yaitu Tenjo dan Megamendung.
"Ada tiga lokasi kejadian, yaitu Sukamakmur, Tenjo yang terjadi di dua desa, serta Megamendung. Total ada 77 kepala keluarga yang menerima bantuan," ungkapnya.
Kajian awal menunjukkan bahwa struktur tanah di wilayah terdampak tergolong labil dan rawan bencana serupa, yang bahkan telah terjadi berulang sejak tahun 2024.
"Ini kejadian berulang. Tahun 2024, sudah pernah terjadi. Pada 2025 kembali terjadi di lokasi yang sama," lanjut Ade.
Pemerintah daerah saat ini menyiapkan opsi relokasi selama masa pemulihan enam bulan, baik secara permanen maupun mandiri, berdasarkan kajian teknis dan kesepakatan warga.
"Yang terpenting sekarang warga selamat. Dalam enam bulan ke depan, solusi terbaik akan dirumuskan bersama pemerintah daerah dan masyarakat," tutup Rudy.
- Penulis :
- Gerry Eka
