Pantau - Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari dijadwalkan akan bertemu langsung dengan Komite Olimpiade Internasional (IOC) pada 28 Oktober mendatang di Lausanne, Swiss, untuk membahas konsekuensi dari penolakan visa atlet Israel oleh pemerintah Indonesia.
Pertemuan Langsung untuk Klarifikasi Situasi
Pertemuan ini menurut Raja Sapta merupakan agenda yang telah dijadwalkan sebelumnya, sebagai bentuk komunikasi langsung antara NOC Indonesia dan IOC.
Ia menjelaskan bahwa situasi yang sedang terjadi di Indonesia perlu dijelaskan secara menyeluruh agar IOC memahami konteksnya.
"Banyak hal yang akan didiskusikan bersama IOC, sekaligus membahas keputusan terkini IOC," ujar Raja Sapta di Jakarta, Sabtu.
Ia mengakui bahwa keputusan pemerintah Indonesia yang menolak visa atlet Israel memiliki dampak terhadap hubungan antara KOI dan IOC.
Menurutnya, penjelasan langsung di markas IOC merupakan langkah penting agar IOC mendapatkan informasi yang utuh.
"Sampai saat ini, IOC belum pernah menghubungi saya secara langsung, jadi sebaiknya memang harus datang bertemu di kantor pusat IOC di Lausanne, sehingga ada solusi terbaik terkait dinamika yang terjadi untuk saat ini dan yang akan datang," kata Okto.
Ia berharap pertemuan ini bisa membuka ruang dialog konstruktif antara NOC Indonesia dan IOC, demi menjaga posisi Indonesia di kancah olahraga internasional.
Reaksi IOC atas Pembatalan Visa Atlet Israel
Kasus ini mencuat setelah pemerintah Indonesia menolak visa atlet Israel yang akan bertanding dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 yang digelar di Jakarta pada pertengahan Oktober.
Keputusan ini menimbulkan reaksi dari komunitas olahraga internasional, termasuk dari IOC.
Komite Eksekutif IOC merespons dengan menghentikan seluruh bentuk dialog dengan KOI terkait keikutsertaan Indonesia dalam penyelenggaraan Olimpiade dan event olahraga internasional lainnya.
"Tindakan seperti ini merampas hak atlet untuk berkompetisi secara damai dan menghalangi Gerakan Olimpiade untuk menunjukkan kekuatan olahraga," kata Komite Eksekutif IOC dalam pernyataannya di laman resmi pada Kamis, 23 Oktober.
IOC menyampaikan keprihatinan atas pembatasan akses terhadap atlet dan potensi politisasi olahraga oleh negara tuan rumah.
Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa keputusan pembatalan visa tersebut diambil karena mempertimbangkan situasi politik antara Israel dan Palestina.
Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan bahwa keputusan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat.
"Langkah (pembatalan visa) ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini juga berdasarkan UUD 1945 yang menghormati keamanan dan ketertiban umum dan juga kewajiban pemerintah Negara Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia," ujar Erick di Jakarta, Kamis (23/10).
Indonesia saat ini tengah mencari solusi agar tetap bisa berpartisipasi aktif dalam olahraga internasional tanpa mengabaikan prinsip politik luar negeri yang dijunjung tinggi.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
