HOME  ⁄  Nasional

Mendagri Tekankan Kekompakan Forkopimda Jadi Kunci Stabilitas dan Cegah Korupsi Daerah

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Mendagri Tekankan Kekompakan Forkopimda Jadi Kunci Stabilitas dan Cegah Korupsi Daerah
Foto: (Sumber : Mendagri Tito Karnavian memberikan paparan dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Provinsi Sumatera Utara, yang dihadiri Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina, di Medan. ANTARA/Yan Aswika.)

Pantau - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah untuk menjaga kekompakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna memastikan pembangunan berjalan efektif dan bebas dari praktik korupsi.

Sinergi Forkopimda Jadi Penentu Keberhasilan

Mendagri Tito Karnavian menegaskan kepala daerah memiliki peran penting sebagai koordinator Forkopimda yang harus mampu menyinergikan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan aparat penegak hukum lainnya.

“Tolong rekan-rekan kepala daerah pahami betul posisi sebagai ketua (Forkopimda) itu untuk mengoordinasikan para pimpinan daerah,” ujarnya dalam kegiatan Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 di Medan, Jumat.

Ia menjelaskan daerah dengan Forkopimda yang solid cenderung lebih cepat menangani berbagai persoalan, mulai dari bencana hingga konflik sosial.

Sebaliknya, lemahnya koordinasi dinilai dapat menghambat respons pemerintah di lapangan.

Komunikasi Intensif dan Antikorupsi Ditekankan

Mendagri juga mendorong kepala daerah membangun komunikasi intensif melalui pertemuan rutin, baik formal maupun informal, untuk menjaga keharmonisan kerja antar pimpinan daerah.

“Jadi kekompakan ini penting, sekali lagi buat kegiatan reguler entah sebulan sekali, dua bulan sekali lah oke lah, kumpul-kumpul,” ungkapnya.

Selain itu, Tito menyoroti praktik korupsi dan pemborosan anggaran yang masih terjadi di sejumlah daerah dan berdampak pada turunnya kepercayaan publik.

Ia mengingatkan bahwa persepsi negatif akibat kasus korupsi dapat memengaruhi kebijakan pemerintah pusat, termasuk penyaluran anggaran ke daerah.

Mendagri menegaskan pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel untuk menjaga kredibilitas pemerintah daerah.

Penulis :
Ahmad Yusuf