Skandal Otomotif di Jepang Melebar, Sekarang Toyota Kesandung Manipulasi Sertifikasi Keamanan

Pantau - Toyota mengalami skandal lagi di Jepang terkait uji sertifikasi keamanan. Toyota diduga memanipulasi atau memberikan laporan yang keliru soal sertifikasi keamanan kendaraan.

Berdasarkan data yang dihimpun Pantau.com dari berbagai sumber, Selasa (4/6/2024), Kementerian Perhubungan Jepang telah memerintahkan Toyota untuk menghentikan ekspor untuk beberapa kendaraan yang dinilai bermasalah.

Isu ini ditemukan setelah kementerian menginstruksikan 85 produsen dan pemasok suku cadang untuk menyelidiki apakah sertifikasi kendaraan diperoleh dengan cara benar setelah adanya skandal di perusahaan grup Toyota belum lama ini.

Kementerian Transportasi Jepang dikabarkan bakal menggeledah kantor pusat Toyota terkait temuan sertifikasi kendaraan yang menyimpang. Diberitakan Kyodo News, temuan serupa juga ditemukan pada Honda Motor Co., Mazda Motor Corp., Suzuki Motor Corp., dan Yamaha Motor Co.

Terkait temuan itu, kementerian menginstruksikan Toyota, Mazda, dan Yamaha untuk menghentikan sementara dari total enam model kendaraan, termasuk di antaranya Toyota Yaris Cross.

Kementerian tersebut mengatakan bahwa praktik sertifikasi yang tidak benar ditemukan dalam proses yang dilakukan pada tiga model saat ini dan empat model sebelumnya di Toyota.

Penyimpangan terbaru ditemukan setelah kementerian menginstruksikan 85 produsen mobil dan pemasok suku cadang untuk menyelidiki apakah sertifikasi diperoleh dengan benar setelah serentetan skandal kualitas baru-baru ini di perusahaan-perusahaan grup Toyota.

Toyota dalam keterangan resminya mengatakan, penyimpangan sertifikasi sebagaimana ditemukan kementerian transportasi melibatkan data yang tidak memadai dalam pengujian perlindungan pejalan kaki dan penumpang untuk tiga model (Corolla Fielder/ Axio dan Yaris Cross) serta kesalahan dalam pengujian tabrak dan metode pengujian lainnya untuk empat model yang sudah tidak diproduksi lagi (Crown, Isis, Sienta, dan RX).

Diketahui Toyota melakukan investigasi terhadap aplikasi sertifikasi dengan pengujian menggunakan metode yang berbeda dari standar pemerintah dan telah melaporkan hal itu ke kementerian pada 31 Mei.