Pantau - Pakar transportasi yang tergabung dalam Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bali mengusulkan agar lima pemerintah daerah yang terdampak rute bus Trans Metro Dewata ikut mendanai operasional ini.
Menurut Ketua MTI Bali, I Made Rai Ridartha, kelima pemda Provinsi Bali serta empat daerah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) harus bersama-sama berkontribusi untuk memastikan layanan ini tetap berjalan.
Sejak Rabu (1/1), Trans Metro Dewata yang semula dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah pusat, dihentikan operasionalnya akibat keterbatasan anggaran.
Baca juga: Damri Memajukan Jadwal Keberangkatan Bus Rute Stasiun Gambir - Bandar Lampung
Padahal, jumlah penumpangnya terus meningkat. Bahkan, lebih dari 10.000 orang menandatangani petisi agar bus merah ini tetap beroperasi.
MTI Bali menilai, biaya operasional Trans Metro Dewata yang mencapai Rp80 miliar dapat lebih ringan jika dibagi antara pemerintah daerah.
Dengan kontribusi Rp16 miliar per daerah, Rai Ridartha berharap Badung, yang memiliki fiskal kuat, dapat mengambil alih wilayahnya, sehingga daerah lain yang lebih terbatas pendapatannya tidak terbebani.
Baca juga: Transjakarta Hadirkan 200 Bus Listrik, Target Elektrifikasi 100% pada 2030
Trans Metro Dewata melayani enam rute utama di Bali. Namun, jika seluruh pembiayaan dibebankan pada Pemprov Bali, Rai khawatir anggaran provinsi tidak cukup.
Selain itu, pengaturan anggaran dan model bisnis juga perlu diperbaiki.
MTI Bali mendesak agar pemerintah pusat segera melanjutkan proyek ini atau setidaknya membantu agar operasional bus tidak terhenti terlalu lama.
Rai mengingatkan bahwa pengenalan transportasi umum kepada masyarakat Bali sudah memakan waktu lama, dan sangat disayangkan jika upaya tersebut terhenti begitu saja.
- Penulis :
- Sofian Faiq
