Pantau Flash
HOME  ⁄  Pantau Haji

DPR Desak Kemenag Atasi Masalah Haji 2025

Oleh Khalied Malvino
SHARE   :

DPR Desak Kemenag Atasi Masalah Haji 2025
Foto: Anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam. (Dok. DPR RI)

Pantau - Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 masih menyisakan sejumlah persoalan yang cukup krusial. Anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam, menyuarakan kekhawatiran terhadap berbagai kendala teknis yang dialami jemaah dan mendesak Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) untuk segera mengambil langkah strategis.

Persoalannya bukan main-main. Mulai dari keterlambatan penerbangan hingga pemisahan tempat tinggal antara suami dan istri selama di Tanah Suci, semua berdampak langsung pada kekhusyukan ibadah.

“Permasalahan ini muncul karena adanya kebijakan baru dari Pemerintah Arab Saudi, seperti kewajiban mendaftar di aplikasi Nusuk bagi jemaah yang ingin masuk ke Masjidil Haram, serta pemisahan hotel antara suami-istri,” ujar Aprozi dalam keterangan tertulisnya dikutip Kamis (22/5/2025).

Aprozi menjelaskan kebijakan pemisahan tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan sistem syarikah. Jika sebelumnya layanan haji dikelola oleh satu perusahaan, kini dibagi ke delapan penyedia. Sayangnya, perubahan sebesar ini tidak diikuti dengan sosialisasi yang memadai kepada pihak Indonesia.

“Ada kekurangan komunikasi atau keterlambatan penyampaian aturan baru dari pihak Arab Saudi. Ini menyulitkan kita dalam menyesuaikan pelayanan kepada jemaah,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Selain soal akomodasi, pola keberangkatan yang tidak serentak juga menjadi perhatian. Banyak jemaah dari satu keluarga berangkat di tahun berbeda, sehingga penempatan penginapan pun terpisah.

“Misalnya saya daftar tahun ini bersama istri, tetapi anak saya baru dapat giliran tahun depan, maka akan sulit menyatukan kami di lokasi yang sama,” ujarnya mencontohkan.

Masalah penerbangan pun tak luput dari kritik. Aprozi menilai maskapai belum memenuhi komitmennya dalam hal kesiapan teknis dan operasional. Tidak ada pesawat cadangan yang tersedia saat dibutuhkan, padahal itu sangat vital.

“Kami sudah menegur. Harusnya ada pesawat cadangan yang standby. Tapi ketika terjadi keterlambatan, ternyata tidak ada back-up yang memadai,” jelasnya.

Di sisi lain, antrean kepulangan jemaah dari Arab Saudi juga menambah deretan kendala. Pesawat tidak bisa langsung terbang kembali karena harus menunggu sinyal dari otoritas penerbangan setempat.

“Pesawat dari Jeddah atau Madinah harus antre giliran terbang ke Indonesia. Tidak bisa langsung balik karena harus menunggu sinyal penerbangan dari otoritas udara Saudi,” tambahnya.

Meski menyampaikan kritik, Aprozi tetap memberikan pengingat penting kepada para jemaah untuk menjaga niat dan fokus selama menjalankan ibadah.

“Saya tidak marah pada Dirjen, saya hanya ingin ada solusi cepat. Tapi jemaah juga harus ingat bahwa ini ibadah. Ini rumah Tuhan, rumah Rasulullah. Jangan sampai kita salah niat dan malah mendapat balasan yang tidak baik,” pesannya.

Ia juga menyayangkan sikap sebagian jemaah yang terlalu mudah mengeluhkan kondisi di lapangan dan menyebarkan konten negatif di media sosial.

“Kalau makan tidak enak, jangan langsung diviralkan. Bisa-bisa 40 hari makan tidak enak terus. Ini ibadah, hati-hati. Niat harus lurus,” tutupnya.

Penulis :
Khalied Malvino