Pantau - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menilai, majunya pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sangat memungkinkan terjadi.
Ia menjelaskan, dilihat dari sisi regulasi. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah mengatur jadwal dan tahapan pemilu.
“Pendaftaran hingga pengumuman pasangan capres/cawapres berlangsung sejak 19 Oktober hingga 25 November 2023. Tiga hari kemudian adalah jadwal kampanye pemilu,” kata Yanuar di Jakarta, Selasa (12/9).
Sementara itu, dalam UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu, penetapan pasangan capres/cawapres dilakukan 15 hari sebelum masa kampanye.
Aturan itu, menurutnya, jika kampanye tanggal 28 November 2023, maka penetapan pasangan capres/cawapres dilakukan tanggal 13 November 2023.
“Karena kedudukan Undang-Undang itu lebih kuat dari PKPU, maka wajar bila pendaftaran capres/cawapres dimajukan menjadi tanggal 10 Oktober,” ujarnya.
Selanjutnya, dari sisi sosiologis, memajukan pendaftaran akan mengurangi spekulasi di tingkat masyarakat.
Yanuar menjelaskan, spekulasi itu sangat terkait dengan harapan, sikap, persepsi, dan perilaku masyarakat terkait dengan dukungan atau penolakan terhadap capres atau cawapres tertentu.
“Di medsos sangat terlihat berbagai komentar netizen. Mereka berkomentar baik dan positif terhadap calon yang didukung, namun sebaliknya sikap pesimistis, antipati bahkan sinisme dimunculkan terhadap capres atau cawapres yang tidak disukainya,” katanya.
Situasi itu, lanjutnya, menggambarkan suasana psikologis dan kebatinan yang sedang terjadi di masyarakat.
Karena itu, dia menilai dengan memajukan jadwal pendaftaran, maka masyarakat akan mendapat kepastian lebih awal siapa pasangan capres/cawapres yang sebenarnya akan bertarung.
“Dan tentu saja ini akan berpengaruh pada pilihan sikap yang lebih realistis di masyarakat,” katanya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
