Pantau - Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi sepakat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bilang presiden boleh berkampanye dan menunjukkan keberpihakannya dalam kontestasi Pemilu. Budi Arie menyebut, semua presiden di seluruh dunia diperbolehkan berkampanye sejauh masih mengikuti aturan.
"Memang semua orang berhak untuk memilih dan dipilih di era demokrasi. Di seluruh dunia presiden diizinkan kampanye. Apalagi jika dia mewakili partai selama mengikuti aturan yang berlaku. Tidak boleh melanggar dengan menggunakan fasilitas negara," kata Budi Arie dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/1/2024).
Dia menuturkan, Jokowi sudah blak-blakan mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Budi Arie mengatakan, Jokowi pun sudah berulang kali memberi kode keras.
"Pak Jokowi sudah terang terangan memberikan dukungan ke paslon nomor dua. Pecinta Jokowi harusnya sudah tahu mendukung siapa. Berkali-kali Pak Jokowi memberikan kode keras," jelasnya.
Budi Arie menambahkan, pernyataan tersebut kian memperjelas jika Jokowi bukanlah petugas partai. Budi Arie menilai Jokowi adalah presiden di hati rakyat.
"Pernyataan pernyataan Pak Jokowi makin jelas bahwa Pak Jokowi adalah presiden rakyat bukan petugas partai. Pak Jokowi di hati rakyat," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa presiden boleh melakukan kampanye dan berada dalam salah satu pihak tertentu.
"Presiden tuh boleh lho kampanye, presiden boleh memihak, boleh," ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Meski begitu, Jokowi mengingatkan untuk tidak memakai fasilitas negara dalam kampanye. Alasannya adalah agar menghindari penyalahgunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan pribadi atau politik mereka sendiri.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan pejabat publik boleh terlibat dalam aktivitas politik. Dia juga mengatakan tak ada larangan khusus untuk menteri dalam kegiatan politik.
"Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," sambungnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
