Pantau - Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN) menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal presiden hingga menteri boleh berkampanye dan menunjukkan keberpihakannya dalam Pemilu 2024 sebagai bentuk kepanikan.
"Panik! itu tanda kepanikan. Kami pasangan AMIN berpihak dan berkolaborasi dengan rakyat saja, ayo kita bersama sama pukul kentongan untuk membangun kesadaran menyelamatkan demokrasi, menyelamatkan pemilu dari kecurangan," kata Asisten Coach Timnas AMIN, Jazilul Fawaid, kepada wartawan, Rabu (24/1/2024).
Jazilul menuturkan, kini kian tampak keberpihakan demi melanggengkan kekuasaan. Maka dari itu, Jazilul menyebut AMIN bakal membawa spirit kembalinya reformasi dan anti-KKN.
"Hemat saya, kita gerakkan perubahan Indonesia adil makmur untuk semua. Sebab makin tampak kekuasaan yang berpihak untuk melanggengkan kekuasaannya," ujarnya.
"Kita hidupkan kembali semangat reformasi, semangat anti KKN yang melahirkan kesenjangan dan ketidakadilan. Jangan lupakan sejarah," sambungnya.
Dia memahami betul tak ada larangan presiden hingga menteri untuk berpihak. Namun, lanjut Jazilul, sebagai pejabat publik di pemerintahan mestinya patuh atas sumpah jabatan dan bertindak adil.
"Tidak ada larangan. Silahkan berpihak, namun jaga etika dan patuhi sumpah jabatan untuk bertindak seadil-adilnya," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa presiden boleh melakukan kampanye dan berada dalam salah satu pihak tertentu.
"Presiden tuh boleh lho kampanye, presiden boleh memihak, boleh," ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Meski begitu, Jokowi mengingatkan untuk tidak memakai fasilitas negara dalam kampanye. Alasannya adalah agar menghindari penyalahgunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan pribadi atau politik mereka sendiri.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan pejabat publik boleh terlibat dalam aktivitas politik. Dia juga mengatakan tak ada larangan khusus untuk menteri dalam kegiatan politik.
"Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," sambungnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
- Editor :
- Khalied Malvino
