Pantau - Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan, presiden selaku kepala negara tak mesti cuti saat ikut dalam kampanye Pemilu. Airlangga menekankan, presiden tak perlu cuti dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Presiden itu kepala negara. Kepala negara itu tidak ada cutinya," ujar Airlangga setelah membuka Pasar Murah Golkar di Kota Palembang, Sumatra Selatan (Sumsel), Jumat (26/1/2024).
Dia bilang, setiap warga negara mempunyai hak konstitusi, termasuk presiden. Sehingga, kata Airlangga, dukungan presiden ke partai politik (parpol) bukan hal baru. Terlebih lagi, presiden diusung parpol dalam kontestasi demokrasi lima tahunan.
"Sukarno dulu PNI (Partai Nasional Indonesia), Soeharto Golkar, Habibie juga Golkar, Megawati PDIP, Gus Dur PKB, SBY Demokrat. Jadi itu sesuatu yang lumrah dan itu suatu hak politik, termasuk bagi seorang presiden," jelas Menko Bidang Perekonomian ini.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa presiden boleh melakukan kampanye dan berada dalam salah satu pihak tertentu.
"Presiden tuh boleh lho kampanye, presiden boleh memihak, boleh," ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Meski begitu, Jokowi mengingatkan untuk tidak memakai fasilitas negara dalam kampanye. Alasannya adalah agar menghindari penyalahgunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan pribadi atau politik mereka sendiri.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan pejabat publik boleh terlibat dalam aktivitas politik. Dia juga mengatakan tak ada larangan khusus untuk menteri dalam kegiatan politik.
"Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," sambungnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
