Pantau - Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyoroti sejumlah pejabat negara yang berkampanye pada Pemilu 2024 menggunakan fasilitas negara.
Hal tersebut disampaikan Megawati saat berorasi di hadapan ribuan orang yang hadir pada 'Hajatan Rakyat' di Lapangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Maron, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (8/2/2024).
Dalam kesempatan itu, Megawati juga membawa kertas bertuliskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Megawati menyebut, UU Pemilu melarang pejabat negara, mulai dari menteri hingga presiden, berkampanye menggunakan fasilitas negara.
Oleh karena itu, dia mewanti-wanti agar rakyat memilih pemimpin yang mumpuni, bukan hanya melihat dari kegantengannya.
"Sebenarnya kita ini disuruh berpemilu itu kenapa? Pemilihan umum itu sebenarnya hanya sebuah proses 5 tahunan. Untuk apa? Untuk mencari pemimpin yang mumpuni," ujar Megawati.
Presiden ke-5 RI itu menegaskan, pemimpin harus cakap memimpin bangsa, pintar, mempunyai etika, moral, dan mencintai seluruh rakyat.
"Jangan kepincut sama rupa, tetapi harus pintar, punya etika, moral, dan menyayangi seluruh rakyat Indonesia yang akan dipimpin," tuturnya.
Di sisi lain, Megawati juga mengingatkan rakyat Indonesia agar jangan takut diintimidasi dan berbondong-bondong datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 14 Februari 2024 untuk mencoblos pasangan capres-cawapres nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Di tengah guyuran hujan, Megawati mengatakan, hujan yang turun merupakan hujan berkah dari Allah SWT.
"Ini hujan berkah, kebenaran itu pasti menang. Kalau kamu dengan penuh keyakinan kamu menusuk nomor 3, mau tidak hanya satu putaran," kata Megawati.
"Siap," jawab ribuan warga yang hadir.
Megawati juga mengimbau agar rakyat datang ke TPS pada 14 Februari 2024 untuk mencoblos, termasuk mengawasi jalannya penghitungan suara. Jika terjadi kecurangan, Megawati meminta masyarakat tidak takut untuk melapor ke Bawaslu.
- Penulis :
- Khalied Malvino
